Komite II DPD RI Tindak Lanjuti Aspirasi di Kaltim, Terkait Desa Tertinggal Yang Belum Memiliki Listrik
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Komite II Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPD-RI melakukan kunjungan kerja ke
Provinsi Kaltim dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat
terkait dengan daerah-daerah yang
belum teraliri listrik, sehingga
menghambat roda perekonomian masyarakat.
Rombongan Komite II DPD RI dipimpin langsung
Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen,dan diterima Wakil Gubernur Kaltim H
Hadi Mulyadi beserta jajaran, bupati dan
wakil bupati, termasuk lembaga vertikal
di Provinsi Kaltim, yang digelar di
Ruang Pertemuan Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/6/2022).
Hadi Mulyadi dalam sambutan selamat datang di
Benua Etam Provinsi Kaltim, dan apresiasi kepada rombongan Komite II DPD RI di
Provinsi Kaltim dalam kaitannya menyerap aspirasi dan masukan terkait daerah-daerah yang belum teraliri
listrik. sehingga dengan kunjungan kerja ini nantinya dapat mencarikan solusi.
“Sebagaimana tema undangan hari ini merupakan
sesuatu yang sangat luar biasa, terkait
daerah-daerah yang belum teraliri listrik di Kaltim, memang menjadi persoalan
yang tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena kondisi Indonesia yang terdiri
ribuan pulau, oleh karena itu ada saatnya PLN
dan pemerintah daerah bekerja keras, termasuk para pengusaha harus membantu,
dimana ada daerah-daerah tertentu secara keekonomian PLN tidak mungkin
membangun jaringan ke daerah yang penduduknya sedikit, dan hal seperti harus
dirumuskan dan dicarikan solusinya,” papar Hadi Mulyadi.
Selain masalah daerah-daerah di Kaltim yang
belum teraliri listrik, mantan Legislator Karang Paci dan Senayan itu juga
curhat kepada komite II DPD RI, dimana Provinsi Kaltim tiap tahun tidak kurang
Rp 500 triliun menyumbang untuk devisa
negara, tetapi yang kembali ke Kaltim
melalui APBD sebesar Rp 11,6
triliun, dan terbesar pada tahun 2012 Rp15 triliun, sejak itu tidak pernah
lagi.
“Kita cek di keuangan dan Bappenas, 60 persen
APBN berputar di pulau jawa, 20 persen di Pulau Sumatera dan Kalimantan, ini
sesuatu yang memang delematis, dan keputusan Presiden Joko Widodo
memindahkan Ibu Kota negara ke Provinsi Kaltim,
itu adalah keputusan yang sangat
luar biasa, sehingg secara bertahap akan terjadi migrasi, dan dengan migrasi
itu akan terjadi ikutan berbagi proyek barang jasa, industri maupun pembangunan pemerintahan, sehingga nanti
pembangunan tidak lagi jawa sentris
tetapi benar-benar Indonesia sentris, walaupun dananya terbatas, tetapi itu
harus kita wujudkan untuk anak cucu kita mendatang,”papar Hadi Mulyadi.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen
mengatakan, kunjungan kerja di Kaltim
adalah dalam rangka meninggal lanjuti aspirasi masyarakat, ketika pimpinan DPR RI berada di daerah dalam rangka kunjungan dinas sehubungan
dengan keluhan-keluhan masyarakat dengan daerah-daerah yang belum teraliri
listrik.
“Kami
Komite II DPD RI langsung
bekerja, bergerak cepat dsposisi pimpinan langsung kami laksanakan sebagai
komite atau kelengkapan untuk
menindaklanjuti aspirasi, dan kami menyampaikan terimakasi dan apresiasi kepada
Pemprov Kaltim khususnya Wakil Gubernur Kaltim yang telah memfasilitasi
pertemuan ini, dengan harapan dapat masukan sekaligus mencarikan solusi untuk
mengatasi daerah-daarah tertinggal yang belum teraliri listrik khususnya di
Kabupaten paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat Mahulu dan Kabupaten
Berau,” papar Lukky Semen.(mar)