Kepala Disbun Kutim Sumarjana

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SANGATTA - Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perkebunan Kutai Timur berupaya meningkatkan potensi perkebunan karet. Mengingat, karet merupakan komoditas ekspor unggulan perkebunan yang diperdagangkan secara luas di Dunia.

Saat ini, Kabupaten Kutai Timur mempunyai 19 ribu hektare tanaman karet. Sumarjana yang merupakan Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur pun merincikan bahwa 9 ribu hektare tanaman karet itu milik perusahaan. Sementara sisanya, sekitar 10 ribu hektare adalah milik masyarakat.

"Kalau rata-rata satu orang punya lahan seluas satu hektare, maka bisa dikatakan ada 10 ribu masyarakat atau 10 ribu petani karet yang ada di Kutai Timur ini," ucapnya pada Senin (14/11/2022) di Ruang Kerjanya, Kantor Dinas Perkebunan Wilayah Bukit Pelangi.

Pun demikian, saat ini para petani tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan dari kebun karetnya. Pasalnya, harga yang diterima dari para pembeli karet ini belum memuaskan. Khususnya, bagi petani di Long Mesangat. Mereka hanya menjual karet diantara kisaran Rp6 ribu hingga Rp7 ribu saja. 

"Maka dari itu, saat ini kita melakukan inventarisasi terkait potensi yang dimiliki, maupun permasalahan yang sedang kita hadapi, atau yang dihadapi masyarakat," jelasnya.

Salah satu potensi yang sedang dilirik Dinas Perkebunan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pabrik karet di daerah Palaran bernama Multi Kusuma Cemerlang. Saat ini, MKC adalah milik Grup Michelin, perusahaan besar/produsen ban asal Prancis. 

"Mereka ini memproduksi ban balap dan sebagainya. Ternyata mereka mau menerima karet-karet petani Kaltim termasuk yang berasal dari Kutai Timur," bebernya.

Akan tetapi, produksi karet petani Kutai Timur harus memenuhi persyaratan atau Standar Nasional Industri yang sudah ditentukan. Maka untuk mewujudkan hal itu, pihaknya secara bertahap melakukan Bimtek termasuk bekerja sama dengan PT MKC.

"Kita lakukan supaya para petani belajar dan bisa menghasilkan karet sesuai SNI. Makanya kita gelar Bimtek tentang Bahan Olahan Karet Rakyat, atau disebut Bokar," paparnya.

Dilakukannya Bimtek ini, bertujuan agar para petani mampu melakukan pengolahan karet dengan baik. Mereka semua dihimpun dalam Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar (UPPB). "Disini, mereka akan diajarkan berbagai treatment. Mulai dari penggumpalan karet hingga kadar air, press dan sebagainya," pungkasnya.

"Ternyata syarat karet yang baik itu dilihat dari kadar airnya. Jika tanpa perlakuan, kadar karet petani Kutai Timur itu hanya sekitar 60 persen saja. Ini yang membuat harga karet murah. Namun, kalau di press dan dianginkan selama seminggu atau dua minggu. Maka kadar airnya bisa di atas 70 persen dan harganya juga akan meningkat," sambungnya.

Kedepannya, UPPB akan melakukan sejumlah kesepakatan dengan para petani Kutai Timur terkait harga pengolahan karet, press, transportasi ke Samarinda dan sebagainya. "Itu semua harus disepakati antara UPPB dan petani karet. Harga karetnya pun harus terkoreksi meningkat antara Rp8 ribu hingga 10 ribu," tegasnya.

Harapannya, kerja sama dengan PT MKC bisa berjalan baik dan menjadi solusi terbaik terhadap pemasaran karet yang ada di Kutai Timur. "Ini langkah pertama yang kita lakukan, kita akan terus melakukan inventarisasi strategi kebijakan di tahun 2023 untuk program-program ke depannya," tutupnya.(ADV)