POSKOTKALTIMBEWS.COM, KUKAR- Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022 mencapai sekitar 82 persen. Data tersebut diperoleh dari by sistem pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) H Sunggono mengatakan, realisasi APBD 2022 melalui by sistem telah mencapai 82 persen, ditargetkan hingga akhir tahun bisa mencapai sekitar 85 persen.

"Kalau dari data hitungan manual mencapai 64 persen, kami yakin hingga akhir tahun bisa 85 persen. Kita tidak ada masalah dengan anggaran, dan juga mendorong OPD untuk segera mencairkan, serta melakukan evaluasi, sehingga kedepan bisa maksimal," kata Sunggono kepada awak media, belum lama ini.

Sementara pemerintah Kabupaten Kukar tidak mengalami kendala, terhadap penyerapan APBD 2022, namun hanya kebiasaan pihak ketiga yang cenderung tidak mengambil uang muka, apabila kegiatan tersebut telah selesai, baru mereka mencairkan anggaran kegiatan tersebut.

"Kecuali yang memiliki keterbatasan cash flow, kami sangat senang apabila mereka mengambil uang muka dulu," ungkapnya

Menurutnya, hal tersebut yang bisa mempengaruhi realisasi APBD, selain itu APBD Perubahan 2022 juga nilainya cukup tinggi, sehingga setiap OPD perlu upaya lebih untuk merealisasikannya.

Disinggung terkait dengan serapan yang maksimal di setiap OPD, ia tidak bisa menyebutkan, karena susah untuk membandingkan. Sebab misal Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki anggaran kecil, tentu realisasinya tinggi.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum yang anggarannya besar, sepertinya sedikit sulit untuk penyerapan anggarannya. Karena di Dinas PU rata rata kegiatannta besar dan banyak.

"Yang menjadi konsen dan komitmen kami, adalah mengawal anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat, dan yang berkaitan dengan RPJMD juga," ucapnya.

Maka dari itu, hal ini perlunya sinergitas baik di lingkungan Pemkab Kukar, dan pihak ketiga. Sehingga semua berjalan dengan lancar.

Dirinya berharap, kedepan penyerapan APBD bisa maksimal, dan pengadaan barang dan jasa menjadi ukuran kinerja masing masing OPD.

"Kedepan kita rencanakan bersama OPD, untuk menjadikan tahapan kegiatan barang pengadaan dan jasa, sebagai bentuk ukuran kinerja setiap OPD," tuturnya.

Diketahui, APBD Kukar 2022 ini untuk anggaran murni sekitar Rp. 5,2 Trilliun, dan APBD Perubahan mencapai Rp. 1,2 Trilliun. Sehingga total keselurahan APBD Kukar pada 2022 sekitar Rp. 6,5 Trilliun.(riz)