Indonesia Surplus Beras, KTNA Minta Patokan Harga GKG Naik

img

Ketua KTNA Yadi Sopian Noor

DAMPAK perang yang terjadi sejak Februari 2022 lalu di belahan Benua Biru antara Rusia dan Ukrania, membawa perubahan besar di dunia, diantaranya ancaman kekurangan pangan akan terjadi di dunia. Ancaman kekurangan pangan itu disebabkan, Rusia dan Ukrania merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia, hingga mencapai 30 persen dari kebutuhan gandum dunia. Beruntung masyarakat Indonesia bukan pengguna gandum, sehingga tidak merasakan dampak perang tersebut, bahkan untuk saat ini produksi beras Indonesia telah mencapai swa sembada beras, produksi beras secara nasional.

"Untuk saat ini produksi beras nasional mencapai 31, 06 juta ton. Sedangkan kebutuhan beras nasional hanya 30,03 juta ton, sehingga Indonesia surplus 1, 33 juta ton," kata Ketua KTNA ( Kontak Tani Nelayan Indonesia) pusat Yadi Sofian Noor, melalui sambungan telepon Senin (8/1).

Diharapkan Yadi, produksi beras di Indonesia di tahun mendatang bisa kembali meningkat, karena pemerintahan di bawah Presiden Jokowi, terus berusaha menggenjot produksi beras dengan berbagai cara, diantaranya terus membangun bendungan, embung dan juga irigasi secara besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia.

Ditambahkan Yadi, untuk saat ini bendungan yang dibangun pemerintah dan sudah jadi sebanyak 38 bendungan dari target yang mencapai 64 bendungan. Sedangkan embung sebanyak 4500  dan jaringan irigasi sepanjang 1,1 juta jaringan.

" Dilihat dari jumlah bendungan, embung dan jaringan irigasi yang ada itu, KTNA berharap produksi beras nasional akan bisa meningkat secara signifikan," tegas Yadi yang juga lulusan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda itu.

Optimisme Yadi, tidaklah berlebihan, karena bendungan yang dibangun itu hampir merata di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan wilayah yang dulunya kekurangan air, seperti di NTT dan NTB, saat ini melimpah akan air, sehingga petani bisa menanam padi dengan tenang dan tidak lagi was-was akan kekurangan air untuk mengairi areal sawahnya.

Meskipun demikian Yadi Sofian Noor merasa gelisah, karena pemanfaatan lahan untuk perumahan di Indonesia demikian tingginya, sehingga mencaplok areal sawah, sehingga membuat areal pertanian berkurang sebanyak 90.000 hektar per tahun. Meskipun pemerintah juga membuka areal sawah baru, namun pembukaan sawah baru tersebut tetap saja tidak sesuai dengan kebutuhan. 

"Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah hendaknya bisa mengurangi atau membatasi permintaan akan pembangunan perumahan, dengan tidak mengorbankan areal pertanian," papar Yadi.

Mengenai subsidi untuk petani, Yadi mengakui pemerintah selama ini selalu memberikan subsidi ke petani, nilainya mencapai Rp 33 triliun.

"Subsidi tersebut jelas sangat membantu petani, namun akibat adanya perang Rusia dan Ukrania tersebut, kemungkinan besar petani akan kekurangan pupuk. Dan ini haru segera diantisipasi pemerintah. Jangan sampai petani mengeluh karena tidak adanya pupuk," tegas Yadi.

Tantangan ke depan, di samping lahan pertanian yang berkurang tersebut, ada beberapa indikasi lainnya, diantaranya perubahan iklim, ketersediaan sarana produksi serta tenaga kerja di bidang pertanian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut KTNA  terus berupaya dengan berbagai cara, yaitu mengajak kelembagaan petani, seperti Poktani, Gapoktan dan Asosiasi Komoditas pertanian, untuk terus menjaga kestabilan produksi dan harga.

" KTNA mengharapkan pemerintah bisa meningkatkan harga gabah kering giling (GKG) sebesar Rp4.650/Kg, ada kenaikan Rp450," harap Yadi. Kenaikan harga tersebut tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan petani, meskipun belum memadai.

KTNA, ungkap Yadi, untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut pertanian, pihaknya juga mengajak kalangan akademisi dan universitas yang ada di berbagai daerah, bersama-sama mengatasi dan mencari jalan keluarnya, karena dengan bekerja sama dengan universitas yang ada bentuk dari sebuah kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Yang jelas, tekan Yadi, ketahanan pangan di Indonesia harus jadi titik utama pemerintah, sehingga tingkat kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat dapat terpenuhi.(hoesin kh)