Salehuddin SSos, Sfil

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUKAR- Surat Keputusan DPRD provinsi Kaltim Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan DPRD provinsi Kaltim Nomor 09 tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan Dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Golongan Karya DPRD Kaltim, telah menetapkan anggota DPRD provinsi Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP sebagai anggota Badan Anggaran.

Salehuddin menempati posisi Banggar yang semula ditempati Hasanuddin Mas'ud yang sekarang menjabat Ketua DPRD Kaltim.

"Jadi karena pak Hasanuddin Mas'ud ketika dia diangkat menjadi Ketua DPRD Kaltim maka otomatis menjadi Ketua Banggar, nah untuk mengisi posisi yang kosong, saya yang mengisinya sebagai anggota Banggar, " ujar Salehuddin.

Politisi Golkar tersebut mengaku, saat ini karena dirinya  baru masuk di Banggar maka secara administrasi jika ada agenda terkait saya juga dilibatkan.

"Yang pasti kita akan mengevaluasi di Banggar terutama program dan realisasi kegiatan provinsi Kaltim, karena ada beberapa perangkat daerah yang tidak melaksanakan realisasi dengan baik, " imbuhnya.

Ia mencontohkan, di Dinas Pendidikan Kaltim dengan realisasi maksimalnya di angka 74 persen, sementara untuk pendidikan menjadi kewajiban pemerintah Provinsi maupun DPRD untuk menganggarkan sesuai mandatory spanding 20 persen.

"Nah disayangkan kalau realisasinya hanya 74 persen, artinya ada sekitar 20 persen lebih itu tidak diserap atau direalisasikan, sementara kalau bicara pendidikan sebenarnya di provinsi Kaltim kita butuh sarana dan prasarana, akses ke sekolahan kemudian bagaimana meningkatkan uji kompetensi guru dan lainnya, kalau sampai 20 persen lebih sisanya ini tidak terserap sangat disayangkan, itu baru di Dinas Pendidikan belum lagi kita berbicara OPD atau Dinas yang lainnya, " jelas Salehuddin.

Maka Salehuddin memastikan, dari awal ini kita harap sudah ada proses percepatan terkait belanja-belanja langsung yang memang harus bersentuhan dengan masyarakat, sesuai dengan visi misi Gubernur Kaltim jangan sampai proses perencanaan yang sudah kita matangkan, pembahasan KUA-PPAS juga sudah kita matangkan tapi tiba-tiba pada proses eksekusinya justru diluar dari ekspektasi kita.

"Dan akhirnya tujuan visi misi rencana strategi dimasing-masing OPD tidak tercapai otomatis ini menjadi evaluasi bersama, jangan sampai ini bisa terjadi lagi, " tutupnya.(pk/adv)