Rapat evaluasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar menggelar rapat evaluasi pengusulan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan yang terdapat dalam aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) Kukar 2023, di ruang rapat lantai 1 Bappeda Kukar, Selasa (7/2/2023).

Rapat evaluasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono, dan didampingi oleh Kepala Bappeda Vanessa Vilna, Kepala DLHK Alfian Noor, dan dihadiri beberapa OPD Kukar, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kukar.

H Sunggono mengatakan, rapat evaluasi ini merupakan tindaklanjut dari rakor pelaksanaan rumah besar penanggulangan kemiskinan (RBPK) yang dilaksanakan pada bulan lalu. Tentunya rapat ini juga sebagai bahan evaluasi dengan pihak perusahaan yang ingin berkolaborasi, dalam program RBPK.

"Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bahwa mereka (perusahaan) memberikan respon positif terkait dalam mengadakan kolaborasi, untuk program RBPK," kata Sunggono kepada Poskotakaltimnews usai rapat evaluasi.

Lanjut dia, masih ada sebagian perusahaan yang belum tergabung pada program RBPK, namun pemerintah daerah memberikan deadline kepada mereka dalam menyampaikan komitmennya, untuk bisa ikut program RBPK.

"Pada program RBPK tesapat 13 bagian dan sasaran yang sudah ditetapkan, di wilayah kerja mereka. Diharapkan perusahaan dapat mengambil bagian dari program tersebut," ungkapnya.

Dirinya juga berharap, apa yang telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada 2024 paling tidak bisa 0 persen kemiskinan ekstrem atau bahkan bisa menurunkan angka kemiskinan lainnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kukar Vanessa Vilna menuturkan, sebanyaj 76 perusahaan yang sudah mendaftar pada program RBPK, namun hanya ada 31 perusahaan dari 76 tersebut yang turut berpartisipasi pada program RBPK.

"Rapat evaluasi hari ini yang menjadi sasaran targetnya yakni, 45 perusahaan tersebut agar turut berpartisipasi pada program RBPK, kita ingin tahu kenapa mereka tidak turut berpartisipasi, apakah mengalami kendala atau seperti apa," ucap Vanessa Vilna.

Ia juga menyebutkan, pada program RBPK terdiri dari 13 bagian, diantaranya program perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, pondok pangan etam, nyaman bejukut, pendidikan keabsarahan dasar, kecakapan hidup, bantuan alat disabilitas, bantuan pangan, dan lainnya.

"Jadi di aplikasi ini sudab ditetapkan kriteria penyasaran dari masing masing program, yang disepakati antara tim penangulang kemiskinan, dan perangkat daerah pengampul, sasaran program tersebut akan diberikan kepada pihak perusahaan agar mereka dapat memilih program bagian apa yang mereka inginkan," sebutnya.

Sementara jumlah masyarakat yang disasar pada 13 program tersebut terdiri dari sekitar 62 ribu keluarga. Namun masyarakat yang disasar tersebut akan diverifikasi kembali, apakah masuk kategori masyarakat miskin ekstrem atau tidak.

"Sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo, bahwa pada 2024 sudah 0 persen masyrakat miskin ekstrim," pungkasnya.(riz)