Masuk Kawasan Pertanian, Desa Bukit Pariaman Berharap Dukungan Pemasaran Hasil Pertanian
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
KUKAR -
Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang masuk dalam lima kawasan
pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar)
sebagai lumbung pangan.
Hal ini didukung dengan potensi disektor
pertanian khususnya tanaman padi, yang memiliki luas lahan pertanian terluas di
Kukar yakni kurang lebih 800 hektar. Tentu ini potensi yang sangat baik untuk
dikembangkan.
Kepala Desa Bukit Pariaman Sugeng Riyadi
mengungkapkan bahwa Desa Bukit Pariaman membutuhkan bantuan dari pemerintah
Kabupaten Kukar, selain sapras dan infrastruktur penunjang juga dari segi
pemasaran produk pertanian khususnya padi.
"Harapan kami hasil panen tahun ini
lebih baik dari sebelumnya. Karena usaha pertanian itu kadang naik turun
tergantung situasinya seperti wabah maupun cuaca." ujar Sugeng.
Untuk pemasaran beras, sementara ini
masyarakat masih tergantung kepada tengkulak, ini yang masih menjadi
permasalahan. Karena semua harga diatur oleh tengkulak ini yang menjadi kendala
bagi petani.
Ia menyebutkan pada saat panen harga padi
menurun dan nanti ketika tidak panen harganya melonjak naik. Tentu ini menjadi
dilema bagi petani. Sedangkan modal dari petani biaya serba mahal seperti harga
obat-obatan, pupuk langka, semua tenaga kerja diupahkan, awal buka lahan butuh
biaya, penyampaian butuh bibit, penanaman sampai panen memerlukan biaya.
"Untuk itu kita mencoba pengembangan
maupun memasarkan produk pertanian lewat Bumdes. Namun keuangan Bumdes belum
mampu karena keuangannya atau penyertaan modalnya tidak sebesar hasil kemampuan
panen. Bumdes kami hanya kisaran Rp 250 juta untuk penyertaan modal
Bumdes," jelasnya.
Sehingga dimulai dengan usaha sekala kecil
terlebih dahulu, guna menampung produksi petani di Bukit Pariaman memerlukan
bantuan pihak ketiga selain tengkulak seperti Pemkab.
"Agar bisa
memasarkan produk pertanian khususnya beras, kita berharap adanya kerjasama
dengan pihak ketiga seperti Pemkab untuk memberikan solusi alternatif agar
petani lebih makmur." tutupnya.(pk)