Ketua DPRD Berau Madri Pani

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, kegiatan Sosialisasi Koordinasi KPK dan Anggota DPRD Kabupaten Berau menjadi kesempatan berharga untuk terus menerus berkoordinasi dan konsultasi terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Berau. Kamis (30/03/2023).

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta kepada para Anggota Dewan untuk lebih memperketat pengawasan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Berau.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani yang merupakan Politikus Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan untuk mempercepat realisasi anggaran aset daerah agar tercover dengan baik dan tidak terjadi mangkraknya proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Berau.

“Adanya kontrol Pemerintahan harus benar-benar dilakukan agar tidak menjadai mudarat bagi Pemerintah Daerah dan Eksekutif. Supaya dana ini bisa dianggarkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, agar anggaran pembangunan sarana prasana Rp 1,1 sampai dengan Rp 6 Triliun harus ada pengawalan ketat dari eksekutif.

Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta aset daerah yang belum tercover agar diadakan penyertaan anggaran supaya segera terselesaikan dan tidak sampai terjadi masalah dikemudian hari. (sep/ima)