RKPD Bukan Sekedar Menyusun Sebuah Rencana,Harus Ada Output dan Outcome yang Dihasilkan
Oleh Admin2 menit baca2.404 dibaca
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni menegaskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, agar RKPD bukan sekedar kewajiban untuk menyusun sebuah rencana, tetapi output dan outcome yang akan dihasilkan benar-benar adalah sebuah komitmen untuk menumbuhkan diversifikasi ekonomi menuju transformasi ekonomi.
Dikatakan, mungkin selama 3 tahun bicaranya menuju transformasi ekonomi, yang percepatan transformasi ekonomi itu apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita investasikan dari sekarang, dan saat ini APBD Kaltim dari tahun ke tahun meningkat, tahun depan kita proyeksikan APBD Kaltim itu hampir Rp 20 triliun (Rp19, triliun lebih), sampai 2026 akan melampaui Rp20 triliun.
“Pertanyaannya Kaltim mau berinvestasi apa dengan APBD sebesar ini, kita mendapat pendapatan dari pajak BBM yang tinggi karena harga yang baik, kita dapat royalty, dapat bagi hasil karena harga minyak yang baik, kalau misalnya tidak terjadi krisis lagi di negara lain, harga-harga turun akan mempengaruhi pendapatan kita meskipun 54% pendapatan kita sudah bersumber dari pendapatan asli daerah, jadi posisinya lebih besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan dari dana transfer yang biasanya menjadi tulang punggung ABPD,” papar Sri Wahyuni saat membuka Pra Musrenbang RKPD Kaltim tahun 2024, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (12/4/2023).
tentu ini menjadi pertanyaan besar, lanjut Sri Wahyuni, dengan dana yang besar ini juga harus bijak, sebagaimana Kaltim memiliki pendapatan, dan pendapatan itu akan diinvestasikan ke mana, supaya pendapatan itu tidak habis sebagai belanja habis pakai, tapi dia meninggalkan jejak outcame, meninggalkan manfaat yang berkelanjutan ke depan. Itulah mengapa isu transformasi ekonomi menjadi sangat penting,
“Terkait dengan ini, tentu kita berharap bahwa kebijakan untuk penguatan transformasi ekonomi tidak hanya dilakukan dilingkungan Pemprov Kaltim, tetapi kita juga mendorong Pemerintah kabupaten kota juga mengalokasikan sumber daya, memperhatikan setiap perencanaan pembangunan untuk percepatan transformasi ekonomi ini di wilayahnya masing-masing.” tegas
Terkait dengan transformasi ekonomi, lanjut Sri Wahyuni, juga tentu ada beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan tematik ini, misalnya terkait dengan bantuan keuangan hibah dan bansos, ini akan di siapkan menu-menu yang akan menopang penguatan transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur wilayah, termasuk juga juga peningkatan SDM.
“Jadi kita harus konsisten, jangan sampai nanti demi memenuhi kebutuhan kabupaten kota menyebabkan kita tidak konsisten dengan tema dari RKPD yang kita usung pada kesempatan ini, dan ini harus dimaklumi, dan mungkin ada porsi kebutuhan yang nanti bisa dialokasikan lewat perangkat daerah, tetapi ada memang kebijakan mandatory dari Pemprov Kaltim dari APBD yang dialokasikan untuk merealisasikan tema dalam RKPD ini, dengan pengalokasian anggaran ini sekali lagi kita harapkan teman-teman dari kabupaten kota bisa melakukan sinergi yang baik dalam RKPD ini,” pesan Sri Wahyuni.(mar
