Gelar Rapat Koordinasi, Realisasi Kegiatan Belum Maksimal
Rapat kordinasi Pemkab Kutai Kartanegara
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
KUTAI KARTANEGARA-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar rapat kordinasi pengendalian APBD
2023, di ruang serbaguna, Kantor Bupati, Rabu (3/5/2023).
Rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi
Damansyah, didampigi Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekretaris Kabupaten H
Sunggono, dihadiri Asisten II Wiyono, Plt Kepala Bappeda Sy Vanesa Vilna, dan seluruh
Kepala OPD Kukar, serta setiap Camat dan Lurah melalui virtual.
Edi Damansyah mengatakan, pada November 2022
lalu telah dilakukan percepatan pengesahan APBD 2023, hal itu dilakukan untuk
percepatan realisasi kegiatan pada 2023 ini.
"Ternyata percepatan yang kami lakukan
bersama DPRD Kukar, tidak diimbangi dengan eksekusi pelaksanaannya di seluruh
OPD baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan," kata Edi
Damansyah.
Ia menegaskan, jika setiap Kepala OPD fokus
terhadap dengan pekerjaannya, maka hal itu akan terlihat pada sistem aplikasi
E-Pantau, sehingga setiap pekerjaan yang telah dilakukan atau belum dilakukan
pasti akan terpantau.
"Jadi ini yang selalu kami ingatkan,
bahwa kita bekerja tidak bisa main akal akalan, karena akan terlihat semua
progresnya di E-Pantau, sebab sistem kita sudah terbangun," sebutnya
Dirinya juga meminta kepada seluruh OPD untuk
melaporkan atau menjelaskan, terkait dengan progres kegiatan yang dilaksanakan
pada 2023 ini. Dengan harapan kegiatan 2023 ini tidak ada lagi kegiatan yang
mangkrak atau tidak selesai.
"Saya mohon sejumlah OPD untuk dapat
memberikan penjelasannya, namun penjelasan tersebut jangan dikarang karang,
kalau dikarang pasti sudah kelihatan," ungkapnya.
Sementara salah satu pemaparan dari Dinas
Pekerjaan Umum bahwa, ada sebagian kegiatan yang masih berproses kontrak, dan
ada yang sudah berjalan. Maka dari itu Pemkab Kukar meminta kepada seluruh OPD
untuk melakukan percepatan dan memaksimalkan realisasi kegiatan pada 2023 ini.
"Kita berupaya semaksimal mungkin. Kita
sudah memberikan kepercayaan terhadap Kepala OPD, tetapi pekerjaannya tidak ditangani
dengan baik," ucapnya.
Diketahui, gambaran alokasi anggaran APBD
2023 dengan nilai sekitar Rp. 7 triliun menyasar 463 program, 1.103 kegiatan,
dan 2.973 sub kegiatan.(riz/adv)