Gelar Rapat Koordinasi, Realisasi Kegiatan Belum Maksimal

img

Rapat kordinasi Pemkab Kutai Kartanegara

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar rapat kordinasi pengendalian APBD 2023, di ruang serbaguna, Kantor Bupati, Rabu (3/5/2023).

Rakor tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampigi Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekretaris Kabupaten H Sunggono, dihadiri Asisten II Wiyono, Plt Kepala Bappeda Sy Vanesa Vilna, dan seluruh Kepala OPD Kukar, serta setiap Camat dan Lurah melalui virtual.

Edi Damansyah mengatakan, pada November 2022 lalu telah dilakukan percepatan pengesahan APBD 2023, hal itu dilakukan untuk percepatan realisasi kegiatan pada 2023 ini.

"Ternyata percepatan yang kami lakukan bersama DPRD Kukar, tidak diimbangi dengan eksekusi pelaksanaannya di seluruh OPD baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan," kata Edi Damansyah.

Ia menegaskan, jika setiap Kepala OPD fokus terhadap dengan pekerjaannya, maka hal itu akan terlihat pada sistem aplikasi E-Pantau, sehingga setiap pekerjaan yang telah dilakukan atau belum dilakukan pasti akan terpantau.

"Jadi ini yang selalu kami ingatkan, bahwa kita bekerja tidak bisa main akal akalan, karena akan terlihat semua progresnya di E-Pantau, sebab sistem kita sudah terbangun," sebutnya

Dirinya juga meminta kepada seluruh OPD untuk melaporkan atau menjelaskan, terkait dengan progres kegiatan yang dilaksanakan pada 2023 ini. Dengan harapan kegiatan 2023 ini tidak ada lagi kegiatan yang mangkrak atau tidak selesai.

"Saya mohon sejumlah OPD untuk dapat memberikan penjelasannya, namun penjelasan tersebut jangan dikarang karang, kalau dikarang pasti sudah kelihatan," ungkapnya.

Sementara salah satu pemaparan dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa, ada sebagian kegiatan yang masih berproses kontrak, dan ada yang sudah berjalan. Maka dari itu Pemkab Kukar meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan percepatan dan memaksimalkan realisasi kegiatan pada 2023 ini.

"Kita berupaya semaksimal mungkin. Kita sudah memberikan kepercayaan terhadap Kepala OPD, tetapi pekerjaannya tidak ditangani dengan baik," ucapnya.

Diketahui, gambaran alokasi anggaran APBD 2023 dengan nilai sekitar Rp. 7 triliun menyasar 463 program, 1.103 kegiatan, dan 2.973 sub kegiatan.(riz/adv)