Joni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selalu siap mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0909/Kutim. Kegiatan TMMD ini dijadwalkan akan berlangsung selama satu bulan, mulai tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 mendatang.

Dalam keterangan terbarunya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan kepada Kodim 0909, terutama karena kegiatan ini bertujuan untuk masyarakat setempat.

"Kami siap mendukung kegiatan Kodim 0909, apalagi ini untuk masyarakat. Kami sangat mengapresiasi," ujarnya belum lama ini.

Joni mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut, mengingat anggaran sebesar Rp 2 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan baru, perbaikan gorong-gorong, rehabilitasi musala, dan kegiatan sosialisasi sangatlah terbatas.

Namun, dengan komitmen TNI dalam membantu dan membangun daerah, anggaran tersebut dianggap sudah cukup untuk Desa Manunggal Jaya, yang terletak di Kecamatan Kongbeng, sebagai pusat kegiatan TMMD ke-117. Joni berharap pembangunan yang dilakukan akan membantu masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim melihat keberhasilan Kodim 0909/Kutim dalam membebaskan lahan untuk membuka akses baru. Hal ini membuat Joni menyarankan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah.

Menurut Joni, selama ini program pembangunan yang melibatkan pembebasan lahan sering menghadapi kendala dan tuntutan biaya yang tinggi dari pemilik lahan atau masyarakat setempat. Tuntutan tersebut kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi pemerintah sulit berbuat banyak sebelum menemukan kata sepakat.

"Maka dari itu, saya sarankan agar Kodim 0909 terlibat dalam pembebasan lahan jika memungkinkan," tegas Joni.

Saran dari Ketua DPRD Kutim ini disampaikan berdasarkan keberhasilan Kodim 0909/Kutim dalam membebaskan lahan untuk kepentingan umum. Melibatkan TNI dalam pembebasan lahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam proses tersebut. Diharapkan, dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan TNI, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kutim dapat berjalan lebih lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.(ADV)