Warga Teluk Lingga Keluhkan Sulit Mencari Keja saat Basti Sangga Langi Reses
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUTIM- Anggota DPRD Kutim
Basti Sangga Langi menggelar reses di RT 56 Teluk Lingga Kecamatan Sangatta
Utara, Rabu (6/11/2023). Dalam reses tersebut, Basti menyerap aspirasi
masyarakat terkait pembangunan di wilayahnya.
Ketua RT 56 Sobaran menyampaikan, masyarakat
mengeluhkan pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Salah satunya adalah
pembangunan parit yang lebih tinggi daripada tanah dasar.
"Pembangunan parit di jalan utama belum
ada paritnya. Kami khawatir jika hujan turun, air akan menggenang," ujar
Sobaran ketua RT 56.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar
anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan bisa dibantu mendapatkan pekerjaan.
Mereka juga mengeluhkan dominasi tenaga kerja dari luar daerah di
perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.
"KPC didominasi oleh Universitas dari
luar. Padahal anak saya di pertambangan tapi tidak di terima di KPC," ujar
Erik.
Andriana mengeluhkan anaknya yang belum
bekerja. Ia juga berharap ada tempat penyimpanan untuk mukenah dan Al Qur'an.
"Kami juga berharap ada bantuan sound
sistem untuk majelis Ta'lim di Masjid," terangnya.
Basti Sangga Langi mengatakan, akan
memperjuangkan aspirasi masyarakat RT 56. Ia juga meminta agar masyarakat dapat
mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor.
"Jika ada pembangunan yang tidak sesuai
dengan perencanaan, segera laporkan kepada saya," ujar Basti.
Basti juga menyampaikan, bahwa dirinya selama
menjabat sebagai anggota DPRD Kutim telah menjadi ketua pansus perda
ketenagakerjaan. Perda tersebut mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan 80
persen tenaga kerja lokal.
"Saya akan terus mendorong agar
perusahaan-perusahaan di wilayah Kutim mematuhi perda tersebut," ujar
Basti.
"Kalau etalase insyaallah segera kami
realisasikan. Kalau Al Qur'an dan Buku Yasin sudah ada di mobil siap di
serahkan," terangnya.
Reses DPRD Kutim merupakan salah satu upaya
anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya
akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.(nan)