POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi kekeringan dan karhutla dengan melakukan langkah langkah mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan Rakor di buka Gubernur Kaltim H Isran Noor, dan dihadiri anggota DPD RI Nanang Sulaiman,  Forkopimda Kaltim,  Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto, BPBD kabupaten kota se Kaltim, Jajaran TNI / Polri, OPD Lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Instansi Vertikal, unsur organisasi masyarakat, relawan / LSM, yang digelar di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Rabu (9/8/2023_.

Gubernur Isran Noor mengucapkan atas nama Pemprov  Kaltim, menyambut baik dan mengapresiasi Rakor ini, dengan harapan memantapkan kesiapsiangaan dalam menghadapi dampak El Nino, dimana dampaknya sudah dirasakan oleh oleh beberapa daerah di tanah air, termasuk Kaltim yaitu kekeringan maupun mengantisipasi dampak lainnya yaitu kebakaran hutan dan lahan.

“Diharpakan silarurahim dan kegiatan Rakor ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan dan rumusan yang tepat,  dalam rangka menghadapi suasana kita sekarang ini, seperti apa yang disampaikan oleh  Presiden dan pemerintah pusat lainnya ini bahwa Indonesia termasuk Kalimantan Timur akan mengalami dampak dari El Nino,” kata Isran Noor.

Dikatakan,  beberapa kawasan di seluruh Indonesia di Jawa dan beberapa di pulau Sulawesi, pulau Kalimantan  sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah ada yang kebakaran hutan dan lahan.

“ Mudah-mudahan di Kalimantan Timur jangan terjadi,  kalau titik api  (hotspot) ada,  tetapi kebakaran hutan belum ada,  ini berkat  kerjasama  pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten sampai ke masyarakat paling bawah, termasuk  TNI, Polri, yang terus melakukan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan,” tandasnya.

Ketua APPSI  itu juga,   berharap kepada sebuah pihak, termasuk   swasta juga demikian,  para pengusaha-pengusaha tambang,  walaupun dia tidak mengurus hutan tapi dia merusak huta dengan menggali lahan, tapi dia  juga  punya tanggung jawab, termasuk  perusahaan sawit, tidak saja menjaga sawitnya, tetapi juga  menjaga  hutan disekitar lahan perkebunan sawitnya, agat tidak terjadi kebakaran hutan. Kalaupun  terjadi kebakaran hutan harus segera ditangani.

“Pemerintah provinsi sudah terus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan hutan, terutama  jajaran TNI, Polda, swasta, serta partisipasi dari masyarakat, untuk itu semua pihak diminta tetap waspada agar tidak terjadi karhutla di wilayah Kaltim,” pesan Isran Noor.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur melaporkan maksud  kegiatan Rakor  ini sebagai tindaklanjut hasil rapat koordinasi tanggap darurat bersama hidromterologi kekeringan dan karhutla pada tanggal 26 April 2023 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

“Adapun tujuannya  adalah melakukan antisipasi dan  kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi kekeringan dan karhutla dengan melakukan langkah langkah mitigasi mitigasi pengurangan risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Agus Tianur  menambahkan, adapun  langkah-langkah upaya mitigasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Kalimantan Timur bersama  Kabupaten/ Kota dan mitra kebencanaan  melakukan beberapa kegiatan yang mendukung dalam upaya pengurangan risiko bencana antara lain pemantauan dan penyebarluasan  data dan  informasi  perkembangan cuaca dan Iklim,  kemudian melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan terhadap anomali cuaca antar lintas sektor.

“Termasu  melakukan Grond cek dan penanganan dilapangan, serta   BPBD Provinsi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2027 sebagai tindaklanjut dari Dokumen Kajiaan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2026, yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kaltim, serta Melakukan penguatan kawasan yaitu melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (Destana),” papar  Agus Tianur.(mar)