Anggaran Pembangunan SPN Kukar Ditolak Forum Pemuda

img

TENGGARONG, Rencana pembangunan Sekolah Polisi Negeri (SPN) Polda Kaltim yang direncanakan di daerah Dusun Margahayu, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kukar dengan luas lahan mencapai 108 hektare dengan ukuran lebar 1.080 meter dengan Panjangnya mencapai 1.000 meter persegi yang merupakan lahan bekas tambang milik PT Multi Harapan Utama (MHU) seluas 428 hektare ini, menuai sorotan. Pasalnya pada 2018 mendatang, akan dianggarkan senilai Rp110 miliar untuk proyek pembangunan gedung SPN.

Sorotan datang dari Forum Pemuda Kecamatan Se-kabupaten Kutai Kartanegara. “Tidak ada kewajiban bagi Pemkab Kukar untuk menganggarkan pembangunan SPN, apalagi dengan kondisi keuangan Kukar legi defisit seperti sekarang ini,” kata jubir Forum Pemuda Kecamatan se Kukar Habil Ngewa, didampingi perwakilan pemuda dari beberapa kecamatan di Kukar.

Dikatakan dia, disaat kondisi keuangan Kukar yang lagi “Anjlok” akan lebih baik dana yang tersedia dimanfaatkan untuk membantun kepentingan masyarakat, seperti membangun TPI di Muara Badak, infastruktur lainnya.

 "Kami hari ini tidak menolak untuk di bangun tetapi hanya meminta pembangunannya untuk tahun 2018 ini agar ditiadakan. Setelah nantinya keuangan pemerintah Kabupaten Kukar kembali stabil, barulah bisa dianggarkan untuk pembangunanya." Ujar Habil Ngewa 

Habil juga menambahkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah Kukar mewajibkan membangunnya dan kalaupun Pemerintah menganggarkan kita lihat dahulu apabila Anggara kita besar kan tidak apaapa. “Kalo hari tidak ada untuk apa dianggarkan bukan kah Masyarakat Kukar masih banyak kebutuhan. Jadi seharusnya yang menganggarkan ini adalah APBN dan apabila diloby lagi itu ke Provinsi dengan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah Kukar," Tambahnya

Selain itu iya juga mendesak kepada  DPRD Kukar agar tidak meloloskan anggaran tersebut dan lebih baik anggarannya dialihkan ke pembangunan yang lain serta lebih penting. Artinya jangan di paksakan dan apabila dipaksakan akan berlebihan. "Apabila dipaksakan kami mengisinyalir pada ada Kong kali Kong antara oknum tertentu dengan oknum yang ada di DPRD." Katanya.dra/poskotakaltimnews.com