POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2023.

Fokus rapat ini adalah mengundang para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dalam APBD Berau.

Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman yang mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan anggota dewan pakar yang ditunjuk oleh Universitas Mulawarman.

"Kehadiran para kepala OPD bertujuan untuk mengevaluasi progres program yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2023," ungkap Sakirman, Selasa (23/4/2024).

Sakirman menyatakan bahwa setiap kepala OPD telah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program serta anggaran yang digunakan. Anggota DPRD juga turut memberikan masukan dan pertanyaan kepada mereka. Beberapa OPD, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut.

Dinas Kesehatan memberikan laporan terkait alokasi anggaran dan pelayanan kesehatan, sementara Dinas Pendidikan membahas kebutuhan anggaran dan kondisi Ruang Kegiatan Belajar (RKB).

"Selain itu, pembahasan juga mencakup analisis terhadap angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Berau yang mengalami penurunan yang minim dari tahun sebelumnya," paparnya.

Lebih lanjut, DPRD meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek anggaran yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, para kepala OPD diminta untuk melakukan pemetaan terkait sektor-sektor yang menjadi sumber permasalahan tersebut.

Demikian, Sakirman menekankan pentingnya data yang jelas dan detail untuk memudahkan evaluasi kinerja. Ia juga mengapresiasi capaian serapan anggaran sebesar 80 persen dari seluruh OPD namun berharap agar serapan anggaran pada tahun 2024 dapat ditingkatkan.

Terakhir, Rapat tersebut menandai awal dari proses evaluasi yang akan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja masing-masing OPD berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD. (Sep/Nad)