POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Perwujudan pemekaran wilayah di pesisir selatan Berau  dari Kecamatan seperti Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk, mendapat dukungan penuh Wail Rakyat Bumi Batiwakkal.

Anggota DPRD Berau Partai Gerindra, Sutami mengatakan pemekaran ini menjadi solusi penting untuk mendekatkan layanan administrasi, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat pesisir.

 “Yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses semua pelayanan,” kata Sutami  saat dimintai keterangan di Kantor DPRD, Rabu (6/11/2024) tadi.

Sutami menyampaikan juga sebagai warga yang tinggal di wilayah Pesisir sangat mendukung pemekaran ini. Tapi menurutnya hal itu perlu kajian lagi matang. “Memastikan wilayah ini benar-benar siap mandiri, agar tidak ada risiko pemekaran dikembalikan ke Kabupaten induk karena dianggap gagal,” tegas Sutami.

Sutami menjelaskan bahwa pemekaran ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, wilayah baru yang dimekarkan biasanya melalui masa uji coba tiga tahun untuk melihat apakah dapat berdiri sendiri dan memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya moratorium pemekaran wilayah yang kini berada di tangan Presiden, Sutami menekankan pentingnya kajian mendalam oleh Kementerian Dalam Negeri dan semua pihak terkait.

 “Dan kita juga harus siap menerima jika hasil kajian menunjukkan kelayakan atau tidaknya, saya rasa pesisir selatan Berau sangat potensial untuk dimekarkan,” kata Sutami.

Ia menambahkan bahwa pemekaran ini juga relevan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sutami menyebutkan bahwa pemekaran wilayah seperti ini akan membantu menyediakan penyangga yang lebih kuat bagi IKN, terutama di sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan akses ekonomi. Sebagai perbandingan, Sutami menggarisbawahi kondisi saat ini, di mana masyarakat pesisir sering menghadapi kendala jarak yang signifikan. 

“Pelayanan Tanjung Redeb ke Biduk-Biduk memerlukan perjalanan panjang,  jika di Jawa atau Sulawesi, dengan jarak serupa sudah ada empat kabupaten, sedangkan kita masih dalam bentuk kecamatan,” jelasnya.

Sutami menegaskan, dengan pemekaran ini, diharapkan masyarakat pesisir dapat merasakan layanan yang lebih dekat, efektif, dan efisien. Pemekaran ini bukan hanya tentang membentuk kabupaten baru.

“Tetapi memberikan kesempatan bagi masyarakat pesisir untuk berkembang dan merasakan pembangunan yang lebih merata," pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)