POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU: Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Berau sebagai daerah yang ramah disabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kakaban, Kantor Bupati Berau, pada Senin (19/5/2025).

Rakor ini diikuti sekitar 30 perwakilan dari berbagai OPD dan menjadi langkah strategis dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Berau.

Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, menuturkan bahwa rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi antar instansi mengenai penanganan dan pendampingan anak disabilitas. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar ABK memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, sosial, bimbingan, konseling, serta layanan khusus lainnya tanpa diskriminasi.

“Harapan kami tidak ada lagi anak disabilitas yang terabaikan. Mereka berhak atas layanan yang setara dan layak,” ujarnya.

Rabiatul menyoroti bahwa kurangnya pemahaman dalam penanganan disabilitas berkontribusi pada tidak terpenuhinya hak-hak ABK. Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas 15 kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas di Berau dalam dua bulan terakhir.

Menurutnya, penguatan mental orang tua, dukungan lingkungan sosial, serta peran aktif pemerintah menjadi faktor kunci dalam menciptakan layanan publik yang inklusif. Melalui Rakor ini, dilakukan diskusi interaktif guna merumuskan program-program terpadu dalam penanganan ABK.

Rabiatul juga mendorong Dinas Pendidikan agar menyediakan ruang belajar khusus dan tenaga pendidik khusus bagi pelajar disabilitas. “Karena mereka memiliki hak yang sama seperti anak lainnya,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Berau, Warji, menyatakan komitmen Pemkab Berau dalam meningkatkan aksesibilitas, inklusivitas, serta ruang partisipasi berkelanjutan bagi ABK.

“Kesejahteraan ABK menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk dalam penyediaan layanan khusus,” kata Warji. Ia juga mendorong Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) Kabupaten Berau agar menjalankan program-program yang mampu menciptakan ruang setara dan ramah disabilitas. (sep/FN)