POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Mengingat pentingnya integritas birokrasi sebagai bentuk pelayanan publik yang adil dan bebas dari praktik korupsi, Pemkab Berau mendorong Peningkatan Integritas Lewat SPI dan MCSP 2025. Melalui rapat Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian MCSP KPK 2025 serta penandatanganan Piagam Pengawasan, Kamis (4/9/2025) di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan SPI yang dilaksanakan KPK setiap tahun, sebagai upaya memetakan potensi korupsi, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan dasar kebijakan pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Sri Juniarsih menyampaikan, skor SPI nasional pada 2024 mencapai 71,53, meningkat dibanding 2023 sebesar 70,97. Sementara itu, SPI Pemkab Berau juga naik dari 69,68 pada 2023 menjadi 72,52 di 2024. Meski demikian, hasil tersebut masih tergolong kategori rentan sehingga perlu peningkatan serius.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi perangkat daerah yang telah melaksanakan sosialisasi SPI 2025. Ia mengingatkan agar semua jajaran menindaklanjuti rekomendasi KPK serta meningkatkan angka respons survei dari masyarakat maupun internal ASN.

Selain SPI, Rakor Penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) juga menjadi agenda penting. Berdasarkan data per 2 September 2025, Kabupaten Berau menempati peringkat pertama di Kalimantan Timur dengan skor 33,90 dan posisi ke-51 secara nasional.

“Pencapaian ini hasil kerja sama seluruh perangkat daerah. Harapan saya tahun 2025 bisa meningkat lagi, dengan target minimal 95 persen di setiap area penilaian,” jelasnya.

Bupati menegaskan, keberhasilan MCSP tidak hanya tanggung jawab Inspektorat, melainkan seluruh perangkat daerah, DPRD, aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar budaya integritas ASN diperkuat, partisipasi publik ditingkatkan, serta pejabat tidak berlebihan dalam memperlihatkan harta kekayaan.

“Kita semua adalah pelayan publik. Mari meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat demi kesejahteraan warga Berau,” tutup Bupati Sri Juniarsih. (sep/FN/Advertorial)