POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Terkait soal potensi perubahan anggaran pada tahun 2026 mendatang, ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan,  bahwa  hingga kini pembahasan anggaran masih dilakukan bersama DPRD dan tim Eksekutif, dimana belum ada perubahan signifikan.

“Kami ini hanya instansi tekhnis, jadi terkait soal penurunan anggaran PUPR, informasinya langsung ke TAPD. Kami hanya menunggu hasil pembahasan,” jelas Fendra.

Saat ini tambahnya, fokus utama DPUPR tahun depan tetap pada tiga indikator kinerja utama, yakni peningkatan konektivitas, pelayanan cakupan air bersih, serta kemantapan jalan.

“Contohnya konektivitas ke kampung-kampung. Untuk ruas jalan ke Kelay, tahun ini kami anggarkan sekitar Rp60 miliar. Anggaran ini baru bisa dialokasikan setelah tahun lalu ada keputusan dari Kementerian Kehutanan, yang menetapkan jalan tersebut bukan lagi jalan perusahaan, melainkan milik pemerintah daerah,” ungkapnya.

Namun Fendra mengaku belum dapat menyebutkan secara pasti panjang ruas jalan yang akan dikerjakan, hanya nilai anggarannya yang dipastikan mencapai Rp60 miliar. Adapun untuk sektor lain seperti pembangunan sekolah, ia menegaskan hal itu bukan menjadi kewenangan DPUPR, melainkan dinas terkait. (sep/FN)