(Musrenbangdes Ponoragan yang digelar di hotel Grand Fatma Tenggarong/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun 2026–2027 di Hotel Grand Fatma, Rabu (24/09/2025).

Forum ini menjadi ajang penting bagi pemerintah desa bersama masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

Hadir dalam kegiatan ini Kabid Penataan Administrasi Desa DPMD Kukar, Poino, Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni, serta Kepala Desa Ponoragan, Sarmin.

Kabid Penataan Administrasi Desa DPMD Kukar, Poino, menegaskan bahwa Musrenbangdes bukan sekadar agenda tahunan, melainkan dasar strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2026.

“Ada tiga hal yang wajib diperhatikan. Pertama, RKP harus mengacu pada RPJM Desa Ponoragan. Kedua, selaras dengan pembangunan nasional yang menekankan pengentasan kemiskinan dari desa. Ketiga, sinkron dengan RPJM Kukar sesuai visi misi bupati terpilih,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas perencanaan akan menentukan sejauh mana pembangunan bisa dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, proses Musrenbangdes dilakukan melalui tahapan resmi dan melibatkan berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga organisasi perempuan.

“Hasil akhirnya akan dituangkan dalam RKP Desa 2026, sementara program di luar kewenangan desa akan masuk ke daftar usulan Musrenbang tingkat kecamatan,” tambah Poino.

Ia menekankan, RKP Desa tidak boleh hanya memenuhi kepentingan segelintir orang.

“RKP harus menjawab kebutuhan nyata warga. Kami menargetkan dokumen ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa sebelum akhir September,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menjelaskan bahwa Musrenbangdes melalui tahapan panjang, dimulai dari penyerapan aspirasi, pembentukan tim RKP, hingga proses verifikasi.

“RKPDES yang disusun adalah kombinasi antara program lama yang tertunda dan program baru sesuai kebutuhan tahun berjalan,” katanya.

Sarmin menambahkan, tahap awal sudah dilaksanakan sejak Juli lalu. Musrenbangdes kali ini menjadi bagian akhir sebelum penetapan. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tetap bisa terjadi menyesuaikan aturan baru dari kabupaten maupun kementerian.

“Kami siap menyesuaikan agar pembangunan desa tidak terkendala di kemudian hari,” jelasnya.

Selain itu Sarmin mengungkapkan prioritas pembangunan Ponoragan akan difokuskan pada tiga bidang, yakni pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan dipahami luas, bukan hanya pertanian, tapi juga perikanan, peternakan, dan hortikultura. Semua diarahkan untuk mendukung penanganan stunting,” terangnya.

Musrenbangdes ini juga menghadirkan kelompok tani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha hortikultura. Kehadiran mereka dianggap penting agar setiap program pembangunan tidak hanya berbasis data, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Ketika warga dilibatkan secara langsung, mereka merasa memiliki hasil perencanaan. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan program nantinya di lapangan,” tutup Sarmin. (Adv/Tan)