Jabatan Fungsional Ahli Muda Perencanaan Bappeda Kukar Endy Hasary

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR :  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat terdampak bencana.

Salah satu fokus utamanya adalah perencanaan pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya.

Jabatan Fungsional Ahli Muda Perencanaan Bappeda Kukar Endy Hasary menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menurutnya, rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi agar warga terdampak bisa kembali hidup dengan layak.

“Pembangunan rumah bagi korban bencana ini kami rencanakan secara terintegrasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak. Tujuannya bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat,” Jelas Endy Hasary pada Poskotakaltimnews, di Tenggarong, belum lama ini.

Ia menyebutkan, dalam proses perencanaan, Bappeda Kukar akan berkoordinasi dengan beberapa perangkat daerah terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), BPBD Kukar, serta Dinas Sosial. Kolaborasi ini penting agar data penerima manfaat dapat diverifikasi dengan akurat, serta lokasi pembangunan disesuaikan dengan kondisi aman dan bebas risiko bencana berulang.

Selain itu,  pendekatan yang digunakan tidak hanya fisik tetapi juga sosial. Pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah, termasuk dalam perencanaan desain yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kearifan lingkungan.

Sehingga hasil pembangunan bisa lebih berkelanjutan dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi di kalangan warga.

“Dalam setiap tahapan, kami berupaya mengedepankan prinsip partisipatif dan keberlanjutan. Pembangunan pascabencana bukan hanya soal bangunan berdiri, tapi juga bagaimana masyarakat bisa pulih secara sosial, ekonomi, dan psikologis,” tambahnya.

Endy juga menekankan bahwa Bappeda Kukar tengah mengkaji sumber pembiayaan yang dapat digunakan, baik dari APBD maupun potensi dukungan pemerintah provinsi dan pusat.

Bahkan, pihaknya juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat realisasi pembangunan.

“Harapannya, tahun depan sudah ada rancangan konkret yang bisa dijalankan bersama dinas teknis. Kami ingin memastikan warga terdampak mendapatkan hunian yang aman, sehat, dan layak,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, Bappeda Kukar berkomitmen untuk tidak hanya menanggulangi dampak bencana secara reaktif, tetapi juga membangun sistem ketahanan wilayah yang lebih tangguh ke depan. Melalui perencanaan yang matang dan kolaboratif, pemerintah daerah berharap setiap warga terdampak dapat segera kembali beraktivitas dan membangun kehidupan baru dengan penuh optimisme. (Adv/riz)