Bupati Kukar Sosialisasikan Program Rp 150 Juta per RT, Berlaku Mulai Awal Januari 2026

img

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menegaskan, Program Rp 150 juta per RT akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026 mendatang.

Program unggulan ini menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik dan dirancang agar seluruh warga berperan langsung dalam proses pembangunan di tingkat paling dasar, yakni RT.

Aulia menekankan masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Seluruh warga menjadi pelaku dari proses pembangunan. Manfaatkan program ini dengan baik. Program ini diberikan untuk seluruh warga di Kabupaten Kukar tanpa pengecualian,” tuturnya.

Ia menerangkan, pelaksanaan program Rp 150 juta per RT harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan memperkuat pelayanan dasar di tingkat RT.

“Harapan kami, kegiatan ini langsung dirasakan warga. Pemerintah daerah hanya sebagai regulator. Aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Aulia mengingatkan masyarakat agar turut mengawasi penggunaan dana tersebut.

Jika ditemukan penyelewengan, warga dipersilakan melapor melalui sistem Pendekar Idaman, yang bertugas mengawal seluruh program pembangunan.

“Kalau ada penyelewengan, laporkan. Jangan takut. Pendekar Idaman yang akan menindaklanjutinya,” katanya.

Ia menambahkan, program ini berlaku untuk seluruh RT, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun pelosok, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik maupun kondisi wilayah.

“Kami tidak membedakan. Mau RT jauh, dekat, menang atau kalah di Pilkada lalu, seluruh RT mendapatkan program yang sama,” ujar Aulia.

Aulia mengajak masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan dasar, seperti kekurangan pangan, tidak mampu sekolah, atau tidak mendapat akses pendidikan agama.

“Pastikan tidak ada warga yang tidak bisa beli beras. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya. Pastikan ada guru ngaji di setiap RT agar anak-anak bisa belajar sebelum bermain,” tuturnya.

Ia menitip pesan kepada para ketua RT agar memanfaatkan musyawarah secara terbuka dan menghadirkan seluruh warga tanpa perwakilan, karena forum tersebut menjadi momen penting dalam merumuskan penggunaan anggaran.

“Jangan pakai perwakilan. Semua warga harus hadir dalam musyawarah RT untuk menentukan penggunaan dana Rp 150 juta,” ujarnya.

Aulia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, baik pemerintah desa hingga masyarakat agar Desa Segihan dan seluruh wilayah Kukar dapat terus berkembang.

“Waktunya kita berkolaborasi. Dengan bersama-sama, desa kita akan semakin maju, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga,” ucapnya. (Adv/yud)