Bupati Kukar Sosialisasikan Program Rp 150 Juta per RT, Berlaku Mulai Awal Januari 2026
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri
menegaskan, Program Rp 150 juta per RT akan mulai diberlakukan pada 1 Januari
2026 mendatang.
Program unggulan ini
menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik dan dirancang agar seluruh warga
berperan langsung dalam proses pembangunan di tingkat paling dasar, yakni RT.
Aulia menekankan
masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama
dalam pelaksanaan program tersebut.
“Seluruh warga menjadi
pelaku dari proses pembangunan. Manfaatkan program ini dengan baik. Program ini
diberikan untuk seluruh warga di Kabupaten Kukar tanpa pengecualian,” tuturnya.
Ia menerangkan,
pelaksanaan program Rp 150 juta per RT harus benar-benar dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan memperkuat
pelayanan dasar di tingkat RT.
“Harapan kami, kegiatan
ini langsung dirasakan warga. Pemerintah daerah hanya sebagai regulator. Aktor
utamanya adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Aulia mengingatkan
masyarakat agar turut mengawasi penggunaan dana tersebut.
Jika ditemukan
penyelewengan, warga dipersilakan melapor melalui sistem Pendekar Idaman, yang
bertugas mengawal seluruh program pembangunan.
“Kalau ada penyelewengan,
laporkan. Jangan takut. Pendekar Idaman yang akan menindaklanjutinya,” katanya.
Ia menambahkan, program
ini berlaku untuk seluruh RT, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun
pelosok, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik maupun kondisi wilayah.
“Kami tidak membedakan.
Mau RT jauh, dekat, menang atau kalah di Pilkada lalu, seluruh RT mendapatkan
program yang sama,” ujar Aulia.
Aulia mengajak masyarakat
untuk memastikan tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan dasar, seperti
kekurangan pangan, tidak mampu sekolah, atau tidak mendapat akses pendidikan
agama.
“Pastikan tidak ada warga
yang tidak bisa beli beras. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena
biaya. Pastikan ada guru ngaji di setiap RT agar anak-anak bisa belajar sebelum
bermain,” tuturnya.
Ia menitip pesan kepada
para ketua RT agar memanfaatkan musyawarah secara terbuka dan menghadirkan
seluruh warga tanpa perwakilan, karena forum tersebut menjadi momen penting
dalam merumuskan penggunaan anggaran.
“Jangan pakai perwakilan.
Semua warga harus hadir dalam musyawarah RT untuk menentukan penggunaan dana Rp
150 juta,” ujarnya.
Aulia mengajak seluruh
pihak untuk memperkuat kolaborasi, baik pemerintah desa hingga masyarakat agar
Desa Segihan dan seluruh wilayah Kukar dapat terus berkembang.
“Waktunya kita
berkolaborasi. Dengan bersama-sama, desa kita akan semakin maju, demi kesejahteraan
dan kemakmuran seluruh warga,” ucapnya. (Adv/yud)