POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Debu tambang yang beterbangan di kawasan permukiman perkotaan Berau kembali memantik kegelisahan warga. Aktivitas pertambangan yang beroperasi sangat dekat dengan rumah penduduk itu kini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Berau, meski dihadapkan pada kenyataan bahwa perusahaan tambang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut keberadaan tambang di dalam kota telah berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Keluhan warga, terutama terkait debu dan lingkungan sekitar, dinilai tidak bisa diabaikan.

“Kalau aktivitas tambang sudah masuk wilayah perkotaan, tentu dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Dedy, Senin (12/1/2026) tadi.

Terkait inspeksi lapangan yang dilakukan anggota DPRD Berau beberapa waktu lalu, Dedy mengaku masih akan mendalami hasilnya. Ia belum dapat menyampaikan kesimpulan karena inspeksi tersebut tidak dipimpin langsung olehnya.

“Saya masih akan berdiskusi dengan Pak Subroto yang turun langsung ke lapangan. Sampai sekarang saya belum sempat bertemu beliau,” jelasnya.

Dedy berharap pembahasan internal DPRD dapat menghasilkan solusi konkret agar aktivitas pertambangan di kawasan perkotaan tidak terus berlanjut. Menurutnya, kota seharusnya menjadi ruang hidup yang aman dan layak bagi masyarakat, bukan kawasan eksploitasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian warga Perumahan Griya Salam telah direlokasi dan menerima ganti untung. Namun, masih terdapat beberapa rumah yang belum mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan.

“Sebagian sudah dipindahkan dan diganti untung. Tinggal beberapa rumah yang masih dalam proses,” ungkapnya.

Dari penelusuran yang ia lakukan, perbedaan nilai ganti rugi menjadi salah satu sumber persoalan. Sejumlah warga disebut mengajukan nilai penggantian yang cukup tinggi, sehingga memicu miskomunikasi antara warga dan perusahaan.

“Itu yang akan saya cari tahu dulu, sebenarnya masalahnya di situ,” kata Dedy.

Meski memahami keluhan warga, Dedy menegaskan DPRD dan pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menghentikan operasional tambang. Pasalnya, izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan masih berlaku cukup panjang.

“Kita tidak bisa langsung menyetop. Yang mungkin dilakukan adalah mengkaji ulang Amdalnya,” tegasnya.

Secara pribadi, Dedy berharap ke depan tidak ada lagi aktivitas pertambangan di dalam kota, meskipun izin yang ada masih berlaku sekitar sembilan tahun ke depan.

“Kalau harapan saya, tentu lebih baik tidak ada lagi tambang di dalam kota,” ujarnya.

Sebagai langkah yang memungkinkan saat ini, pemerintah daerah hanya dapat menyurati pemerintah pusat agar ke depan tidak lagi memperpanjang izin pertambangan di kawasan perkotaan.

“Kasihan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” pungkasnya. (sep/FN)