POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Harapan ribuan warga Kabupaten Berau untuk mendapatkan sambungan air minum gratis harus kandas sebelum air itu sempat mengalir ke rumah mereka. Program Sambungan Rumah (SR) gratis melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 yang dinanti masyarakat berpenghasilan rendah, gagal terealisasi.

Program ini sempat menjadi angin segar bagi warga. Sejak akhir 2023, Perumda Air Minum Batiwakkal bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membuka pendaftaran dan melakukan pendataan hingga ke tingkat RT. Respons masyarakat sangat tinggi. Air bersih gratis menjadi harapan baru di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Hingga pendaftaran ditutup pada Januari 2024, sekitar 6.500 warga di seluruh Kabupaten Berau tercatat mendaftar. Jumlah ini membuat Berau menjadi salah satu daerah pengusul sambungan rumah gratis terbanyak di Kalimantan Timur.

Optimisme masyarakat semakin besar ketika pada Februari 2024, tim dari Kementerian PUPR turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data calon penerima manfaat. Lebih dari 6.000 sambungan rumah diusulkan ke pemerintah pusat. Warga pun mulai menunggu, berharap janji program segera terwujud.

Namun, penantian itu berlangsung tanpa kepastian. Hingga pertengahan 2024, pemasangan sambungan yang dijanjikan tak kunjung dimulai. Kejelasan yang dinanti berubah menjadi kebingungan.

Kabar pahit baru diterima pada September 2024. Perumda Air Minum Batiwakkal menyampaikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat tidak turun, sehingga seluruh usulan SR gratis dinyatakan gugur.

Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono, mengatakan kegagalan program tersebut meninggalkan dampak besar, terutama pada kepercayaan masyarakat.

“Dari sekitar 6.500 warga yang sudah mendaftar, kami justru dicap PHP, bahkan disebut menyebar hoaks. Padahal kami hanya menjalankan program dari pusat,” ujarnya, Senin (12/1/2025) lalu.

Rudy menegaskan, program SR gratis bukanlah inisiatif daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Inpres Presiden. “Itu program dari pusat. Kami di daerah hanya menjalankan. Pendataan kami lakukan mati-matian, RT-RT kami rangkul semua. Karena gratis, tentu masyarakat sangat antusias,” jelasnya.

Ironisnya, meski seluruh tahapan administrasi dan verifikasi telah dijalankan sesuai prosedur, hasil akhirnya nihil. Tidak satu pun sambungan air gratis terpasang. Kondisi ini membuat Perumda Air Minum Batiwakkal harus menanggung kekecewaan warga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah berharap besar.

“Bagi masyarakat yang tidak memahami mekanismenya, kami dianggap menyebar janji palsu. Padahal program itu benar-benar ada,” katanya.

Selain tekanan psikologis, Perumda juga mengalami kerugian finansial akibat persiapan yang telah dilakukan. Mulai dari administrasi hingga operasional lapangan.

“Materai saja Rp10 ribu dikali 6.500, itu sudah puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya petugas yang hampir setiap hari turun ke lapangan. Proses tanda tangan terakhir bahkan sampai antre panjang,” ungkap Rudy.

Terkait alasan pembatalan, Rudy mengaku pihak daerah tidak mendapatkan penjelasan rinci dari pemerintah pusat. Ia menyebut kondisi serupa juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.

Di tengah kekecewaan yang tersisa, Perumda Air Minum Batiwakkal kini hanya bisa menawarkan solusi terbatas. Masyarakat yang tetap ingin memasang sambungan air diarahkan ke skema reguler dengan keringanan pembayaran.

“Kami berupaya memberi keringanan, seperti cicilan hingga 12 kali. Untuk kebijakan tahun ini, kami masih menunggu arahan pimpinan,” pungkasnya. (sep/FN)