POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di sejumlah kampung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, jalan bukan sekadar infrastruktur, ia adalah urat nadi kehidupan. Namun ketika jalan rusak dan tak kunjung diperbaiki, denyut kehidupan masyarakat pun ikut melambat bahkan berdampak.

Keluhan warga yang kesulitan beraktivitas akibat akses jalan yang buruk dinilai bukan lagi persoalan biasa, melainkan cerminan belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, secara terbuka menyuarakan kegelisahan tersebut. Ia menilai, lambannya perbaikan jalan menunjukkan adanya celah koordinasi yang harus segera dibenahi.

“Persoalan ini berulang. Artinya ada yang belum sinkron antara pemerintah dan pihak swasta. Padahal masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.

Bagi warga di pelosok, jalan rusak bukan hanya soal ketidaknyamanan. Lebih dari itu, kondisi tersebut membatasi ruang gerak mereka mulai dari akses menuju pasar, sekolah, hingga layanan kesehatan. Dalam situasi tertentu, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam hitungan menit berubah menjadi berjam-jam. Bahkan, tidak sedikit warga yang terpaksa menunda aktivitas karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui.

“Kasihan masyarakat. Mau keluar masuk kampung saja sulit. Ini menyangkut kebutuhan dasar mereka,” kata Rahman.

Ia menegaskan, perbaikan jalan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Kehadiran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau, menurutnya, juga harus diiringi dengan kontribusi nyata terhadap lingkungan sekitar, termasuk infrastruktur.

“Harus ada kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, dan swasta juga tidak boleh lepas tangan. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Rahman juga mengingatkan bahwa jalan yang layak merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika akses terbuka, distribusi barang menjadi lancar, biaya logistik menurun, dan peluang usaha masyarakat ikut meningkat. Sebaliknya, jika infrastruktur dibiarkan rusak, maka dampaknya akan meluas mulai dari terhambatnya aktivitas ekonomi hingga meningkatnya kesenjangan antarwilayah.

“Kalau jalannya bagus, ekonomi bergerak. Itu efeknya langsung terasa. Jadi ini bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut kesejahteraan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa kualitas infrastruktur juga menjadi indikator nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Jalan yang mulus, menurutnya, adalah bentuk konkret perhatian negara terhadap kebutuhan rakyat di tingkat bawah.

“Kalau masyarakat sudah bisa merasakan akses yang baik, di situlah pemerintah dianggap benar-benar hadir,” tambahnya.

Untuk itu, DPRD Berau mendorong agar proyek-proyek perbaikan jalan yang telah

direncanakan dapat segera direalisasikan sesuai target. Pengawasan pun akan diperketat agar pelaksanaan di lapangan tidak melenceng dari rencana. Rahman memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika progres perbaikan berjalan lambat atau tidak sesuai harapan. DPRD siap mengambil langkah tegas, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan.

“Kita tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas. Kalau progresnya tidak jelas, kami akan panggil,” tegasnya.

Tak hanya itu, DPRD juga membuka opsi untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini dinilai penting agar persoalan yang terjadi dapat dilihat secara nyata, sekaligus mencari solusi bersama antara pemerintah, kontraktor, dan pihak swasta.

“Kami ingin memastikan langsung apa kendalanya. Dari situ bisa dicari solusi yang konkret, bukan hanya wacana,” ujarnya.

Di tengah dorongan tersebut, harapan masyarakat tetap sederhana: jalan yang layak untuk dilalui, akses yang mudah untuk beraktivitas, serta perhatian nyata dari para pemangku kepentingan. Sebab bagi mereka, jalan bukan hanya penghubung antarwilayah, melainkan jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. (sep/FN/Advertorial)