Ketua Gapoktan Kelurahan Bukit Biru, Hasim Adnan saat menunjukan lokasi persawahan yang mengalami kekeringan. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Krisis air mulai menghantam lahan pertanian di 10 Kecamatan lumbung padi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akibat kemarau. Untuk mengatasi masalah ini Pemkab menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pompanisasi dan memenuhi kebutuhan air di kawasan pertanian terdampak.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penanganan kekeringan kini dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Tim tersebut akan bekerja memetakan kondisi lahan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

“Kita sekarang mencarikan solusi untuk bagaimana proses pengairan di sawah-sawah kita yang terdampak kemarau ini, yang berakibat pada kekeringan ini, bisa teratasi dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Senin (10/8/2026).

Berdasarkan identifikasi pemerintah daerah, terdapat sekitar 10 Kecamatan yang merupakan wilayah lumbung padi Kukar terdampak kekeringan.

Ancaman paling besar terjadi pada lahan yang sistem pengairannya masih bergantung pada hujan.

“Utamanya itu sumber-sumber pertanian yang model pengairannya tadah hujan. Nah, sekarang kami berupaya untuk mencarikan sumber-sumber air terdekat sehingga ini bisa teraliri dengan baik,” kata dia.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemkab Kukar akan menggelar koordinasi bersama camat, kepala desa, penyuluh pertanian, dan BRMP.

Pertemuan tersebut dijadikan langkah awal sebelum tim melakukan pengecekan langsung ke sejumlah wilayah terdampak.

“Besok pagi jam 8 itu kita akan melaksanakan kegiatan Zoom Meeting dengan seluruh camat, seluruh kepala desa, para penyuluh, dan juga teman-teman dari BRMP untuk memastikan bagaimana kondisi ini terjadi di lapangan,” jelasnya.

Setelah koordinasi, tim terpadu dijadwalkan turun ke lapangan mulai Rabu (12/8/2026). Pemerintah tidak hanya akan memantau kondisi tanaman, tetapi juga mencari sumber air yang paling memungkinkan untuk dimanfaatkan.

“Tim kita akan terjun ke lapangan mulai hari Rabu untuk memantau dan mencarikan solusi yang terbaik untuk warga masyarakat yang ada di sana,” tuturnya.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema bantuan melalui BTT. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk mengoptimalkan penyediaan pompa air bagi petani yang berada di kawasan terdampak.

“Kami pun berupaya untuk mengeluarkan dana BTT kita, biaya tak terduga kita, untuk optimalisasi pemberian pompa-pompa air kepada petani-petani kita, terutama yang berada di kawasan-kawasan terdampak,” ungkapnya.

Pemkab Kukar juga akan menyesuaikan kapasitas pompa dengan luas lahan yang membutuhkan pengairan.

Langkah itu, kata dia, dilakukan agar pompa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing hamparan sawah.

“Kalau seandainya pertanian sawahnya itu di bawah 20 hektare, itu mungkin pompa 3 inci bisa jalan. Tapi kalau sudah di atas 20 hektare, maka kita membutuhkan pompa yang lebih besar dan itu kita harus adakan di tempat,” tuturnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak kemarau adalah Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong.

Ketua Gapoktan Kelurahan Bukit Biru, Hasim Adnan, mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena lahan pertanian setempat masih bergantung pada curah hujan.

Menurutnya, petani sebenarnya telah menerima bantuan pompanisasi. Namun, keberadaan pompa belum otomatis menyelesaikan persoalan karena sumber air di sekitar lahan juga mengalami penurunan.

“Walaupun Alhamdulillah kita sudah diberi beberapa bantuan seperti pompanisasi, tapi mau gimana lagi karena debit air di paret itu tidak ada. Jadi kurang bisa kami gunakan karena tidak adanya air itu,” ujarnya.

Petani kemudian memanfaatkan air dari pasang surut Sungai Mahakam sebagai alternatif. Namun, debit air yang masuk belum mencukupi kebutuhan lahan pertanian.

Ia menyebut kondisi tanah semakin kering, sementara tanaman padi mulai memasuki fase yang membutuhkan pasokan air.

Situasi tersebut membuat petani khawatir tanaman tidak mampu berkembang secara normal.

“Sudah lebih daripada pecah intinya. Ini harusnya padi mulai keluar, sudah ada harus ada air. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada,” ucapnya.

Luas lahan pertanian di Kelurahan Bukit Biru mencapai sekitar 200,7 hektare. Untuk mendukung pengairan, kelompok tani setempat memiliki empat unit pompa yang kondisinya masih baik.

Namun, pompa tersebut belum bisa digunakan secara maksimal karena persoalan panel dan jaringan listrik yang belum mendukung pengoperasiannya.

“Alhamdulillah kami ada 4 unit dalam posisi pompa baik tapi tidak bisa kita manfaatkan karena ada panel-panel yang tidak bisa kita gunakan dalam artian tidak tersalurnya listrik gitu jadi pompanya tidak dapat kami gunakan,” jelasnya.

Kekeringan yang telah berlangsung sekitar dua bulan juga mulai meningkatkan risiko gagal panen, terutama bagi sejumlah kelompok tani yang baru menanam padi sebelum lahan kehilangan pasokan air.

“Kalau ini kemungkinan ada potensi gagal panen karena di sebagian ada beberapa poktan yang baru tanam langsung kekeringan sekitar ada 1-2 minggu ini belum pernah kena air,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi yang tidak hanya menyediakan pompa, tetapi juga memastikan tersedianya sumber air untuk mengoperasikan sarana tersebut.

Menurutnya, keberlangsungan pertanian di Bukit Biru sangat bergantung pada keputusan penanganan dalam waktu dekat.

“Ya mudah-mudahan dari pemerintah, pihak-pihak terkait bisa mengupayakan ataupun bisa ngambil keputusan yang betul-betul bijak untuk kemajuannya pertanian di Bukit Biru ini,” pungkasnya. (Kriz)