Pemukulan gong tanda di mulainya musda XI partai Golkar Kukar. (kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) digelar di Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (31/8/2026).

Agenda tersebut menjadi forum konsolidasi partai sekaligus menentukan kepemimpinan DPD Partai Golkar Kukar untuk periode 2026-2031.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin atau biasa disapa Ayub, mengatakan nama Hasanuddin Mas’ud masih menjadi satu-satunya kandidat yang diketahui telah mendaftar.

Meski demikian, ia belum memastikan hasil akhir pencalonan. Menurutnya, dinamika internal partai masih dapat berkembang hingga proses Musda berlangsung.

“Musda kan baru dibuka. Apakah dalam detik-detik terakhir ada yang kemudian muncul, kita belum tahu pasti. Biasanya dinamikanya kencang sekali, khususnya di Kukar,” ujarnya.

Ia menyebut proses pencalonan ketua memiliki ketentuan yang harus dipenuhi setiap kandidat.

Salah satu persyaratan berkaitan dengan masa kepengurusan, sementara syarat lainnya mencakup pengalaman menduduki jabatan strategis dan rekam jejak.

“Yang pertama, sudah lima tahun sebagai pengurus di level yang sama atau di level atasnya. Yang kedua, memiliki jabatan-jabatan strategis,” jelasnya.

Selain itu, terdapat persyaratan PDLT yang menjadi bagian dari standar calon ketua.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme internal Partai Golkar dalam menentukan calon pemimpin di daerah.

Di tengah proses pemilihan tersebut, DPD Partai Golkar Kaltim membawa dua komitmen yang akan dibebankan kepada ketua terpilih melalui fakta integritas.

Ia menyebut komitmen pertama berkaitan dengan posisi Golkar di DPRD Kukar. Saat ini partai memiliki sembilan kursi dan kepengurusan baru akan diarahkan untuk memperbesar perolehan tersebut.

“Yang pertama, harus menaikkan jumlah kursi di DPRD Kukar. Dari sembilan, kita target harus 15,” tegasnya.

Komitmen kedua berkaitan dengan persiapan menghadapi Pilkada. Ia mengatakan ketua terpilih tidak hanya diposisikan sebagai pemimpin organisasi, tetapi juga masuk dalam proyeksi pencalonan kepala daerah.

Ketentuan tersebut, kata dia, telah menjadi keputusan di tingkat DPD Golkar Kaltim.

Persiapan dilakukan sejak jauh hari agar kader memiliki waktu membangun kekuatan sebelum memasuki kontestasi.

“Ketua terpilih, siapapun juga menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut terdapat konsekuensi organisasi apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan.

“Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, maka akan ada sanksi dari Partai Golkar,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai Hasanuddin Mas’ud, ia memastikan kewajiban tersebut juga berlaku apabila kembali terpilih memimpin Golkar Kukar.

“Pak Hasan Mas’ud wajib menjadi calon kepala daerah,” katanya.

Arah tersebut sekaligus menjadi upaya Golkar untuk mengedepankan kader sendiri dalam kontestasi kepala daerah.

Ia menegaskan partai ingin membangun kekuatan politik melalui kader internal.

“Jadi Golkar itu tidak mendukung di luar kader. Gitu, makanya itu yang kemudian kita tekankan,” ujarnya.

Persiapan menuju Pilkada, lanjutnya, akan dilakukan dalam rentang waktu panjang. Ia menyebut Golkar Kaltim telah memiliki lembaga survei yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi kader.

“Kita kan sudah punya lembaga survei. Kemudian kalau dianalisis dan gerakannya itu mulai dari sekarang sampai 2030, ya semua akan bisa berjalan dengan baik,” kata dia.

Menurutnya, persiapan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Struktur partai dan kader perlu bergerak sejak awal untuk membangun pengenalan di masyarakat.

“Kalau mendadak-mendadak kan nggak bisa, makanya kita canangkan itu mulai sekarang,” ucapnya.

Ia juga menilai kekuatan struktur partai menjadi modal dalam menghadapi kontestasi politik.

Pengalaman Golkar dalam sejumlah Pilkada di Kaltim, menurutnya, menunjukkan pentingnya kerja mesin partai dalam memenangkan kandidat yang diusung.

“Dan jangan lupa, Golkar ini mesin rumputnya, mesin partainya kuat,” tuturnya.

Hasil Musda XI kemudian menetapkan Hasanuddin Mas’ud kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kukar periode 2026-2031 secara aklamasi.

Hasanuddin mengatakan kepemimpinan baru akan diarahkan untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus membangun sinergi pembangunan dengan pemerintah.

“Jadi hasil musdah ke-11 ya, DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara, ya aklamasi kita kembali, memang rata-rata Golkar ini aklamasi ya," ujarnya.

Ia menyebut konsolidasi internal akan menjadi salah satu langkah awal setelah terpilih.

“Ke depan nanti kita koordinasi lagi, konsolidasi partai internal, terus pembangunan, sinergikan dengan pemerintah provinsi sampai ke desa,” tuturnya.

Ia melihat Pemilu 2029 sebagai momentum penting bagi Golkar. Ia menilai konfigurasi pemilu mendatang membuka peluang bagi partai untuk memperkuat posisi, baik dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif.

“Saya kira ini momen untuk Golkar maju di 2029. Insyaallah 2029, karena saya melihat peluangnya sangat besar, terbuka,” ucapnya.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi penting karena pemilihan gubernur akan berlangsung bersamaan dengan pemilihan bupati dan wali kota, termasuk pemilihan anggota legislatif.

Ia yang juga menjabat Ketua Pemenangan Bappilu Partai Golkar tingkat provinsi itu optimistis kader Golkar memiliki peluang besar untuk maju dalam kontestasi kepala daerah.

“Saya menyakini berdasarkan pemikiran dan hati saya bahwa insyaallah bupati ke depan tentu akan dari kader-kader Golkar,” sebutnya.

Terkait fakta integritas yang mewajibkan ketua terpilih maju sebagai calon kepala daerah, Hasanuddin menyatakan kesiapannya.

Namun, ia menekankan dukungan partai, kader dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencalonan tersebut.

“Saya akan menyatakan siap, sepanjang kita didukung oleh partai dan seluruh lapisan kader Golkar dan tentu masyarakat,” tegasnya.

Ia pun menyampaikan harapannya agar penguatan Golkar di Kukar dapat berjalan beriringan dengan perubahan pembangunan daerah.

“Kalau ingin ini ada perubahan, saya lihat kolom-kolom di Kutai Kartanegara ini menguning, biasanya ada kemajuan,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Muhammad Iriyanto, mengapresiasi pelaksanaan Musda XI Partai Golkar.

Menurutnya, forum tersebut menjadi bagian dari proses organisasi untuk menentukan kepemimpinan baru sekaligus memperkuat kontribusi partai terhadap pembangunan daerah.

“Ya, kami dari Pemkab Kukar mengapresiasi atas terselenggaranya Musda ke-11 Partai Golkar ini untuk memilih pemimpin mereka untuk periode 2026-2031,” kata dia.

Ia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan.

“Harapannya ini tidak bermuara seputar itu saja, tapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas,” ujarnya.

Ia menilai kolaborasi dapat dilakukan melalui peran Partai Golkar di lembaga legislatif maupun ruang lainnya, dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena tujuan kita sama, memajukan kesejahteraan masyarakat Kukar. Jadi semua tetap memiliki peran,” katanya.

Ia berharap Musda berjalan lancar dan menghasilkan kader terbaik yang mampu menerjemahkan keputusan organisasi dalam bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan Kukar.

“Mudah-mudahan Musda ini bisa berjalan lancar dan mewujudkan secara nyata apa yang ditetapkan, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar,” pungkasnya. (kriz)