Kontraktor Pembangunan PLTGB Kutim Tagih Pemkab Bayar Gugatan Rp 4,4 Miliar

img

SANGATTA, Setelah memenangkan gugatan perdata  terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) atas konstruksi atau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) milik PT Kutai Timur Energi (KTE) yang merupakan anak perusahaan PT KTI milik Pemkab Kutim, para kontraktor pembangun kini meminta kejelasan kepada Pengadilan Negeri (PN) Sangatta terkait eksekusi pembayaran ganti rugi sebesar Rp 4,4 miliar yang tak kunjung ada.

Andi Beddu didampingi Ritianto, dua dari tiga kontraktor penggugat mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapat informasi apapun dari Pemkab Kutim terkait pembayaran utang tersebut.

Pemkab Kutim sendiri pernah menyampaikan alasan belum terbayarkannya utang tersebut karena belum memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya putusan dari PN Sangatta, para kontraktor tersebut beranggapan jika pemerintah sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak membayar utang. Bahkan mereka juga pernah menyurati Pemkab terkait permasalahan ini.
“Pemerintah harus membayar karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap.  Kita juga sudah menyurati Pemda sebanyak tiga kali,” katanya.

Bahkan ungkap mereka, bahwa ada salah seorang penggungat, yakni Andi Wijaya telah meninggal dunia, namun hingga kini belum juga mendapatkan pembayaran dari pihak KTE. 
Pihaknya juga menyesalkan sikap Pemkab Kutim yang tidak mau membayar mereka. Padahal, dana sitaan Kejaksaan dalam kasus korupsi PT KTE dengan nilai ratusan miliar rupiah sudah masuk kas daerah.

Salah satu kontraktor, Asrani Badri menambahkan, Pemkab Kutim dan PT KTE tidak hanya sekedar membayar gugatan Rp. 4,4 miliar saja, akan tetapi juga membayar gaji 26 karyawan yang tidak digaji beberapa tahun hingga 2015 dengan nilai Rp 1,2 miliar. Nilai ini sudah sesuai dengan hasil mediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim antara PT KTE dan karyawan. nda