Penandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Program gerakan menuju kota cerdas (smart city)pada kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TENGGARONG-Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baru saja menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Program gerakan menuju kota cerdas (smart city)pada kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru, Bertempat ruang vicon Kantor Bupati Kutai Kartanegara secara daring. Kamis(20/05/2021).

Menteri komunikasi dan Informatika Jhoni G Plate mengatakan,Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga mengakses layanan publik.

"Sebagai respon, Pemerintah telah mencanangkan program akselerasi transformasi Digital yang menyasar empat sektor utama, yakni: infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan juga masyarakat digital. Inisiasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses dan

optimalisasi penggunaan teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan juga pengembangan daerah baru seperti Ibu Kota Negara (IKN).

Tujuan besar dari seluruh upaya transformatif ini adalah agar seluruh masyarakat Indonesia, di manapun mereka berada, mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi digital yang sedang.Di sisi lain, akselerasi transformasi digital juga akan meningkatkan relevansi untuk mengembangkan Kota Cerdas berbasis digital di Indonesia.

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:pengembangan sumber daya manusia;pengembangan konten dan diseminasi informasi;penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;Penyediaan dan pengembangan aplikasi informatika;Penelitian dan pengembangan; dan pertukaran data dan informasi.pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono mengatakan, masih ada kendala yang harus jadi perhatian pemkab. Yakni masih ada sekitar 23 desa di Kukar, yang masuk dalam daerah blank spot. Ini tentu menjadi PR pemkab untuk segera menyelesaikannya. Bahkan ujar Sunggono, Pemkab Kukar sudah berupaya penuh. Salah satunya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, untuk turut membantu. Sehingga upaya tidak hanya dari Kukar saja, terlebih ini bisa dikatakan sebagai agenda nasional.ujarnya

Senada dengan Sekda Kukar,Kepala Diskominfo Kukar Bahteramsyah menambahkan ,masalah mengenai blank spot bukan berarti tidak dapat diatasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, terutama bagi pihak penyedia layanan komunikasi dan pemerintah. Cara tersebut di antaranya bisa dilakukan dengan memperkuat sinyal atau dengan menggunakan layanan VSAT.

"Memperkuat sinyal adalah pilihan yang paling banyak digunakan oleh penyedia layanan komunikasi untuk memperkuat sinyal yang ada. Cara yang dilakukan biasanya masih konvensional, yakni dengan membangun menara-menara BTS untuk mendistribusikan sinyal. Kemudian cara lainnya adalah dengan membangun kabel fiber optik. Kabel optik dinilai mampu lebih baik ketika mendistribusikan sinyal kepada pengguna.katanya.(pk)