Ini Rekomendasi DPRD Kukar Terkait Pelaksanaan APBD 2020

img

(suasana rapat paripurna DPRD Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TENGGARONG- Peraturan Daerah (Perda) pelaksanaan APBD Kutai Kartanegara tahun 2020 telah mendapat persetujuan DPRD Kukar, melalui rapat Paripurna yang berlansung di ruang Paripurna DPRD Kukar, dan dihadiri Bupati Edi Damansyah, Senin 9 Agustus 2021.

Meski menyetujui pelaksanaan APBD Kukar 2021, DPRD Kutai Kartanegara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui juru bicara Badan Anggaran DPRD Kukar, Hamdan, mengatakan bahwa melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 7 juli tahun 2020. Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Dalam rapat paripurna disepakati bahwa pembahasan di DPRD dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

DPRD memberikan beberapa rekomendiasi diantaranya terkait dengan rekomendasi kebijakan, pendapatan dan belanja.

Untuk rekomendasi Kebijakan, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program Gerbang Raja Jilid II.

“Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi prekonomian dunia saat ini sedang mengalami krisis yang disebabkan pandemi covid-19,”katanya.

Ditambah lagi terjadinya penurunan harga minyak dan gas yang sampai dengan saat ini belum stabil. Kondisi tersebut pada tahun berikutnya belum menunjukan tanda-tanda perbaikan. Untuk mengatasi hal tersebut DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Dalam rangka penguatan kapasitas fiskal, diperlukan transformasi struktur ekonomi secara nyata, Pemerintah Daerah perlu mendorong sektor yang dapat diperbaharui yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian, tentu saja hal ini harus didukung oleh pendanaan yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi msyarakat dipercepatPrioritas pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan hendaknya mempertimbangkan azas manfaat multiflayer efek ekonomi yang paling tinggi.”ungkapnya.

Seperti pembangunan jembatan penyambung Kecamatan Anggana dan Muara Badak, Perbaikan pembangunan jembatan di Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu, Pembangunan Infrastruktur bagi pembangunan Kecamatan baru yaitu Kota Bangun Darat dan Samboja Barat.

“Terkait dengan sektor pertanian kebijakan pemerintah hendaknya Program-program pemberian insentif kepada petani menjadi program unggulan untuk mendorong sektor ini.”katanya.

Kemudian terkait dengan reformasi birokrasi dan tingkat sebaran PNS, kami melihat pemerintah daerah belum memiliki ketegasan dalam mendistribusikan pegawai kesemua pelosok wilayah, tenaga guru dan tenaga kesehatan jumlahnya sudah sangat proporsional namun masih terkonsentrasi di tenggarong dan wilayah-wilayah terdekat.

Selanjutnya adalah rekomendasi pendapatan. Pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 masih sangat bergantung dari Dana Perimbanagn yang terdiri dari (DAU, DAK Dan DBH).

“Sedangkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang dari 10% Total APBD meskipun pada tahun 2020 target pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara melebihi dari targetkan yaitu sebesar Rp. 450 M atau sebesar 124%.”tuturnya.

Keseluruhan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.456 T. dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 22%. Dengan menurunnya pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung akan berdampak pada kemampuan belanja daerah. Sebagaimana dilaporkan didalam pertanggung jawaban APBD tahun 2020 realisasi belanja kabupaten kutai kartanegara sebesar 83.38%. terkait hal tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Perlu dilakukan kajian terkait dengan implementasi Peraturan Daerah tentang pajak dan restribusi daerah, terutama terkait dengan besaran pajak dan restribusi yang sudah waktunya dievaluasi untuk dinaikkan. Demikian pula perlu diperluas cakupan jenis pajak dan restribusi namun dalam batasan kewenangan kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Diperlukan optimalisasi PAD pada obyek wisata seperti Pulau Kumala, langkah yang dapat dilakukan yaitu agar Pulau Kumala dikelola oleh 1 (satu) OPD sehingga capaian akan terukur dengan jelas dan mengurangi tingkat kebocoran pendapatan.

Optimalisasi Restribusi Parkir dengan pengorganisasian dan penataan yang baik untuk menghindari pungutan parkir liar yang tidak masuk kedalam kas daerah.

Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kabupaten yang tidak produktif dan memerlukan biaya operasional dan perawatan yang tinggi. Terhadap aset tersebut harus dimanfaatkan secara ekonomis baik dikelola sendiri maupun dikerjasamaan pengelolaannya dengan pihak ketiga.

Perusahaan Umum Daerah perlu ditingkatkan peranaanya untuk memberikan kontribusi terhadap PAD, oleh karena itu perlu didorong kompetensi inti dari bisnis usaha yang dilakukan Perumda sehingga target bisnis dapat terukur dan dipertanggung jawabkan.

“Pemerintah harus memperluas kewenangan Kecamatan dalam kaitan dengan pemungutan pajak, hal ini untuk mengurangi biaya pungut pajak dan restribusi.”tambahnya.

Selain itu pemerintah perlu bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pendataan potensi Pajak Dan Restribusi, demikian pula bekerjasama dalam pemungutan pajak dan restribusi daerah.

Pemerintah daerah harus dapat menjaga kredibilitas para pemungut restribusi dan pajak untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak dan restribusi daerah.

Terhadap aset yang tidak produktif seperti Bangunan Gedung/ Rumah/ Asrama yang tersebar dibeberapa daerah di luar Kutai Kartanegara perlu dikaji dimanfaatkan secara ekonomis, atau kalau terlalu membebani anggaran keuangan dapat dikaji untuk dijual.

Sementara pada rekomendasi belanja, realisasi belanja para tahun 2020 sebesar 83%. Terkait hal tersebut maka capaian pembangunan yang ditarget didalam RPJMD tidak tercapai secara maskimal. Berkenaan haltersebut DPRD merekomendasikan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah harus selektif dalam menyusun anggaran belanja yang prioritas mendukung capaian Renstra dan RPJMD.

Belanja infrastruktur diprioritaskan kepada kegiatan yang menumbuhkan ekonomi masyarakat ditengah wabah covid-19.

Perlu digali dengan sungguh-sungguh sumber pendanaan belanja non APBD Kutai Katanegara seperti sumber dari Pemerintah Pusat maupun dari perusahaan melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Kegiatan yang bersifat infrastruktur sebagiknya dilaksanakan tepat sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sehingga kegiatan tersebut tidak bertumpuk diakhir tahun, yang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan tagihan, sehingga kewajiban kepada pihak ketiga dapat terbayarkan.(adv)