Pemkab Kukar Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait RPJMD 2021-2026

img

(suasana rapat paripurna DPRD Kukar)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi DPRD Kukar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Penyampaian tanggapan itu disampaikan Wakil Bupati H Rendi Solihin, pada rapat Paripurna DPRD Kukar yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasyid dihadiri para anggota DPRD Kukar, Senin (9/8/2021) sore.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati H Rendi Solihin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam masing-masing fraksi DPRD Kutai Kartanegara terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memahami dan sependapat dengan substansi pemandangan umum yang telah disampaikan,”tegas Rendi Solihin.

Adapun secara singkat tanggapan per fraksi sebagai berikut:, Fraksi Golkar, terkait dengan Pandemi COVID-19 merupakan kondisi kejadian bencana non alam yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga kondisi saat ini menjadi bagian pembelajaran yang sangat berharga bagi, oleh karenanya kondisi COVID-19 merupakan permasalahan Global, yang saat ini konsep penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 dalam pendekatan Kesehatan dioptimalkan pada pelayanan berdasarkan standard WHO dan arahan Kementerian Kesehatan.

”Dalam hal pemulihan dampak pandemi dalam pendekatan ekonomi dan social, telah tertuang di dalam program-program prioritas, yakni terkait dengan penanganan kemiskinan, pengangguran, perluasan kesempatan dan lapangan kerja serta layanan publik berbasis IT,”katanya.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menyatukan gerak seluruh komponen masyarakat adalah dengan memastikan bahwa pembangunan merupakan upaya strategis dalam pemecahan permasalahan yang dilaksanakan secara focus dan gradual berdasarkan potensi yang dimiliki baik dalam pendekatan potensi SDM, asset, SDA, Pengetahuan dan Kewilayahan secara terpadu dalam skema sinergi dan harmoni.

Dalam pelaksanaan pembangunan, evaluasi menjadi hal pokok, oleh karenanya program-program yang disusun secara umum merupakan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan khususnya pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, dengan menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan sesuai dengan kondisi riil lapangan dan kebutuhan masyarakat.

“Dalam hal peningkatan PAD, kami sependapat dengan Fraksi Golkar, bahwa peningkatan PAD secara siginifikan dapat didorong melalui peran BUMD, oleh karenanya BUMD menjadi focus perbaikan kita ke depan, selain daripada itu dalam pencapaian target pembangunan, potensi pembiayaan selain PAD diupayakan dengan memperkuat sinergitas dengan prioritas nasional dan provinsi serta memberikan ruang kepada swasta dalam pengelolaan asset dan potensi daerah secara produktif dan akuntabel.”ungkapnya.

Sementara menanggapi pandangan dari Fraksi Gerindra, menghadapi IKN di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, hal-hal krusial yang dilakukan secara khusus dari aspek sosial dan ekonomi difokuskan pada kepastian tata ruang wilayah, kesiapan sumber daya manusia dalam persaingan kesempatan kerja dan berusaha, dukungan interkoneksitas dan infrastruktur wilayah strategis. “Kemudian perluasan jangkauan layanan teknologi dan informasi serta memperkuat Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan dengan mendorong sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian daerah, sedangkan dari aspek budaya mengintegrasikan potensi adat-istiadat dan budaya dengan kepariwisataan daerah dalam mengangkat keunikan budaya Kutai Kartanegara sebagai daya Tarik pariwisata daerah IKN.”katanya.

Dalam pendekatan kawasan perdesaan, strategi yang dilakukan adalah mengintegrasikan potensi sumber daya alam dan potensi kewilayahan dengan memperkuat kerjasama antar desa dan fasilitasi percepatan pembangunan desa dengan penguatan kapasitas fiskal desa melalui optimalisasi dan efektifitas Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Dari aspek pembangunan manusia, hal-hal yang kita lakukan adalah memperluas jangkauan dan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, selanjutnya diperkuat dengan beasiswa dalam mendorong penyediaan keilmuan spesifik yang dibutuhkan oleh daerah.  Dalam hal persaingan kesempatan kerja, akan diperkuat melalui fasilitasi kepada pencari kerja dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pencari kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja.

“Terkait dengan layanan data dan informasi, strategy yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan meningkatkan layanan berbasis internet ke desa hingga pelayanan pada Rukun Tetangga.”terangnya.

Dari seluruh target yang disusun merupakan asumsi yang dimungkinkan dapat dicapai, dan dalam pendekatan pencapaiannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan serangkaian strategy dengan mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada APBD, namun dari sumber pembiayaan lain secara terintegrasi.

Sementara itu pandangan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni terkait dengan strategy penyelesaian masalah Kemiskinan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pendidikan sebagaimana disampaikan pada prinsipnya telah tertuang dalam raperda RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026 sebagaimana di sampaikan, dan komitmen pencapaiannya dilakukan dengan memastikan seluruh program prioritas RPJMD dapat diimplementasikan dalam rencana dan penganggaran tahunan dengan melibatkan seluruh stakeholders dan mengoptimalkan seluruh potensi pembiayaan secara transparan dan akuntabel.

Berikutnya dari menanggapi pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Perspektif Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah akan berupaya secara optimal menjalankan RPJMD secara konsisten dalam pencapaian target Visi dan Misi serta Program Pembangunan yang telah disusun, dengan tahapan awal menempatkan landasan yang kuat baik dari sisi SDM maupun sumber daya lainnya dalam proses pembangunan Kutai Kartanegara yang lebih fokus, gradual dan berkelanjutan.

Dan menanggapi pandangan dari Fraksi PAN, terkait dengan Pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang prinsip yang harus kita tetapkan dalam komitmen pembangunan Kutai Kartanegara, oleh karenanya pemandangan umum Fraksi PAN, secara umum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian target program pembangunan prioritas RPJMD 2021-2026, yang dimulai dari penguatan layanan berbasis IT, perluasan dan peningkatan kesempatan kerja serta penguatan BUMD bagi peningkatan PAD.(adv)