Menteri ESDM dan Menteri Keuangan Miliki Kewenangan Tentukan Lifting Migas

img
TENGGARONG, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas membagi lifting migas bagian negara per provinsi dan per kabupaten/kota. Kementerian ESDM akan menggunakan laporan lifting per Kontraktor KKS Migas yang dilaporkan SKK Migas sebagai bahan pembanding dan alat kontrol ketika melakukan evaluasi lifting per daerah penghasil. Setelah melewati proses review dan evaluasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM tentang alokasi lifting per daerah penghasil migas.
Proses lain berlangsung di Kementerian Keuangan yang memverifikasi laporan liftingnegara yang diterima dari SKK Migas setiap bulan untuk memastikan uang yang diterima di rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia sama besarnya laporan SKK Migas. Hasil verifikasi itulah yang menjadi acuan Kementerian Keuangan dalam menghitung penerimaan negara bersih per Kontraktor KKS.
Laporan ini bersama laporan lifting per daerah penghasil dari Kementerian ESDM kemudian diolah oleh Kementerian Keuangan  sehingga diperoleh DBH minyak dan gas bumi yang selanjutnya akan dialokasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pengasil, dan Pemerintah Daerah Non Penghasil Migas. Pengalokasian dana bagi hasil ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Payung hukum dalam pengalokasian DBH migas adalah Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa penerimaan minyak bumi, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lain, dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah. Dari angka 15,5% ini, 0.5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan. Sisanya sebesar 15% dibagi dengan rincian: 3% untuk propinsi; 6% untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.
Untuk penerimaan gas bumi, pembagiannya adalah 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5 % untuk daerah. Sejumlah 0,5% dari hak daerah ini akan dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan. Sisanya, 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi; 12% untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12% untuk kabupaten/kota lain. Hal itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Penerimaan dari DBH minyak dan gas bumi menjadi bagian andalan pendapatan asli daerah dan masuk dalam Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya untuk mendanai pembangunan daerah. Namun DBH minyak dan gas bumi belum akan mengalir di saat sebuah proyek minyak dan gas bumi masih berada dalam tahapan kegiatan eksplorasi. Pada fase ini Kontraktor KKS minyak dan gas bumi sedang melakukan pencarian minyak dan mengeluarkan banyak dana untuk berbagai kegiatan, termasuk survei seismik dan pengeboran eksplorasi. Tak ada jaminan setiap kegiatan eksplorasi bisa menemukan cadangan migas yang layak dikembangkan.
Pada saat Kontraktor KKS sudah mulai memproduksi minyak dan gas bumi, penerimaan hasil lifting umumnya masih lebih kecil dari faktor pengurang. Salah satunya, pengembalian biaya operasional (cost recovery) mulai fase eksplorasi hingga produksi awal.Belum lagi pajak-pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) migas, dan biaya domestic market obligation (DMO), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).Karena itu pula di beberapa tahun awal produksi, umumnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum menerima bagian dari DBH minyak dan gas bumi tersebut.
Setelah mampu memberi DBH minyak dan gas bumi yang maksimal pun, layaknya kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui, produksi migas bisa menurun karena berkurangnya cadangan, hambatan alam ataupun tengah dilakukan perawatan teknis terhadap infrastruktur hulu migas. Otomatis DBH minyak dan gas bumi pun akan berkurang. Belum lagi bila terjadi kenaikan faktor pengurang (misalnya PBB migas dan PPN yang meningkat), dan kelebihan penyaluran DBH minyak dan gas bumi pada triwulan sebelumnya sehingga penyaluran pada triwulan berikutnya dikurangi.
Semua penyebab penurunan DBH minyak dan gas bumi itu saling terkait.Misalnya, kenaikan harga minyak bumi kadang tidak selalu diikuti dengan kenaikan DBH minyak dan gas bumi yang diterima pemerintah daerah. Kenaikan harga minyak memang akan meningkatkan penerimaan kotor (gross revenue) pemerintah dari penjualan migas. Namun, penerimaan negara bersih (net revenue), yaitu penerimaan yang menjadi hak negara adalah penerimaan kotor setelah dikurangi kewajiban dalam PSC.
Adalah tanggung jawab semua pihak untuk memastikan DBH minyak dan gas bumi dialokasikan untuk membangun ketahanan ekonomi daerah dari sektor non migas.Hal ini supaya kemakmuran daerah tetap bisa dipertahankan meski cadangan migas habis.Hanya dengan mengelola DBH minyak dan gas bumi secara cerdas, kekayaan alam ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat daerah. (mid/dp/poskotakaltimnews.com)