Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sa’ban

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.SAMARINDA-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sa’bani menyampaikan keluhan masyarakat dan rumah sakit terkait pelayanan BPJS pada kegiatan forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan secara virtual di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Senin (13/9/2021).  

“Saya kadang mendengar keluhan dari masyarakat dan rumah sakit. Coverage dari BPJS ini tanggung,” sebut Sa’bani.  

Contoh kasus diketahuinya belum lama ini. Dimana ada pasien dalam kondisi gawat yang harus ditangani secara intensif dan berkepanjangan, tapi rumah sakit menolak karena coverage (cakupan pembiayaannya) tidak sampai. 

“Akhirnya kita yang menanggung. Sebab kalau dihentikan pelayanannya, pasien bisa meninggal. Kalau dilanjutkan pelayanannya, tidak dicover lagi oleh BPJS. Jadi serba salah,” tukas Sa’bani lagi.

Seharusnya lanjut Sa’bani, ada perhitungan yang bisa disepakati agar penanganan pasien bisa dilakukan hingga benar-benar tuntas.  “Mestinya coveragenya paripurna. Sampai tuntas,” tandas Sa’bani.

Dia pun meminta agar BPJS tidak terlalu kaku dalam pembiayaan  pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara Prio Hadi Susatyo berterimakasih atas informasi yang disampaikan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani tentang adanya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak tercover secara komprehensif.

“Terima kasih informasinya Pak Sekda, akan kami tindak lanjuti,” jawab Prio Hadi Susatyo.

Dijelaskan Prio, bahwa peserta JKN semestinya tercover secara komprehensif. Baik dalam pelayanan di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di rumah sakit. Dimana pembayarannya, tidak melihat lamanya perawatan.

“Selama secara kebutuhan medis masih diperlukan, maka jaminan pelayanan kesehatannya tetap dicover oleh BPJS,” tegas Prio Hadi lagi.

“Untuk kondisi yang disampaikan Pak Sekda, kami akan tindak lanjuti, kami pelajari kembali, kenapa hal ini terjadi. Harapannya tidak akan terulang di waktu-waktu berikutnya,” janji Prio.

Dia pun mengapresiasi dukungan Pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim karena tingkat kepesertaan JKN di Benua Etam sudah mencapai 93,96 persen. Jauh lebih tinggi dibanding  kepesertaan nasional sekitar 83 persen. (mar)