Monitoring Pelaksanaan Seleksi PPPK di Tenggarong, Wagub Doakan Semuanya Lulus

img

(Peninjauan Wakil Gubernur Kaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.TENGGARONG- Setelah kemarin, Senin (13/9/2021), monitoring seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Provinsi Kaltim wilayah Kota Samarinda.

Selasa 14 September 2021, berlanjut kegiatan yang sama di Kabupaten Kutai Kartanegara, didampingi Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meninjau tiga sekolah, yakni SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Tenggarong serta SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

"Apa kabar semua. Sudah siap ya," sapa Wagub Hadi Mulyadi kepada peserta seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di setiap ruangan yang didatangi dan langsung dijawab sehat dan siap mengikuti seleksi.

Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi serta Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Deslan Mispayani, kembali orang nomor dua Benua Etam ini menyemangati peserta seleksi agar tetap fokus mengerjakan tugas dan tidak lupa selalu berdoa, agar dimudahkan menjawab soal.

"Semoga tetap sehat dan semangat ya. Semoga lulus semua," ucapnya diamini seluruh guru honor yang rata-rata sudah mengabdikan diri mereka mengajar hingga belasan tahun.

Tetap memotivasi para guru honor ini, Wagub mengungkapkan kalau dirinya juga pernah mengajar hingga 25 tahun dengan segala keterbatasan, sebab tidak semudah mengajar ketika saat sekarang ini.

"Kita tahu kuota yang diberikan pusat terbatas. Bagi yang lulus semakin ulet mengajar. Bagi yang belum, semakin giat mengabdi dan semoga tahun depan bisa lulus," harap suami Hj Erni Makmur ini.

Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi mengungkapkan kebutuhan guru SMA, SMK dan SLB yang diusulkan provinsi ke pusat 4.223 orang, tapi disetujui 2.045 orang, atau 50 persen sesuai kuota.

“Jika dulu guru tenaga honor daerah sekarang ditingkatkan jadi honorer pusat yang dinamai PPPK. Mereka di gaji pusat sekitar Rp2,5 juta, dan kewajiban daerah memberikan tunjangan yang sama dengan PNS, kurang lebih Rp4-5 juta. Tetapi berbeda, itu tergantung daerahnya masing-masing,” jelas Anwar Sanusi. (mar)