Kepengurusan KONI Kukar Disinyalir Tidak Harmonis

Admin 06 Jul 2017
img

KONI Kukar

TENGGARONG, Kepengurusan KONI Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah naungan Ketua Umum Ria Handayani awalnya berjalan sebagaimana adanya organisasi keolahragaan. Namun belakangan menuju pertengahan tahun 2017 ini, hingga pertengahan bulan Juni lalu kepengurusan KONI Kukar disenyalir tidak harmonis. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima media ini dari nara sumber terpercaya KONI Kukar, hingga berita ini diturunkan belum pernah KONI Kutai Kartanegara menggelar rapat pleno. Perlu diingat Rapat Pleno KONI Kukar penting sekali, karena untuk menetapkan keputusan atau kebijakan terkait perkembangan KONI Kukar. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi KONI.  

"Tidak pernah ada Rapat pleno pengambilan Keputusan perubahan susunan kepengurusan KONI Kukar 2017, tahu-tahu ada perubahan nama dari susunan kepengurusan. Apalagi Rapat Pleno untuk penetapan anggaran menuju persiapan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kaltim 2018, sepertinya tidak akan pernah dilangsungkan. Lantas, bagaimana cabang-cabang olah raga mengajukan usulan anggaran untuk pembinaan serta keperluan peralatan menuju Porprov 2018 nanti," ujar nara sumber tersebut. 

Yang menarik lagi ketika media ini mencoba menghubungi salah satu Top Pimpinan KONI Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bersangkutan yang namanya tidak mau dipublikasikan menyatakan, soal kepengurusan KONI Kukar 2017 yang dinilai tidak harmonis. Hingga muncul desas-desus Musdalub, hal itu bisa dinetralisir melalui pertemuan unsur pimpinan KONI Kukar tepat pertengahan Ramadhan lalu.  

"Tidak ada permasalahan lagi di KONI Kukar soal kepengurusan, semuanya sudah diselesaikan melalui rapat unsur pimpinan KONI Kukar," tukasnya. 

Saat disinggung, apakah KONI Kukar bisa menjalankan manajemen organisasinya melalui kebijakan dari unsur pimpinan saja. Dengan kata lain tidak memberikan kesempatan keanggotaan yang lain mengusulkan pendapat. Padahal unsur pimpinan tidak bisa atau tidak memiliki hak preriogatif menentukan kebijakan ataupun keputusan karena bisa melanggar ketentuan AD/ART Organisasi. Nara sumber tersebut tidak bisa memberikan komentar panjang lebar. "Soal itu, saya no comment," lanjutnya.dp/poskotakaltimnews.com

Admin
RELATED POST