Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN- DPRD kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban walikota atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021.

Dilanjutkan penyampaian nota penjelasan walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kota Balikpapan, tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah daerah dan penyampaian jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, bahwa LKPJ tahun 2021 sudah diterima DPRD dan tahapan selanjutnya masih ada satu LPJ yang belum selesai yakni LPJ APBD tahun 2021. Diharapkan tanggal 25 Juli 2022 rangkaian paripurna ini persetujuan selesai.

"Sehingga DPRD bisa membahas APBD 2023 paling tidak sampai nota penjelasan walikota, dan dilanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2022," ucap Abdulloh usai rapat paripurna, Selasa (5/7/2022).

Dikatakan, jika selama rangkaian ini tidak selesai dan belum ada kesepakatan antara DPRD dan walikota, khususnya LPJ. Maka DPRD belum boleh membahas APBD, baik murni tahun 2023 dan APBD perubahan tahun 2022.

Dikarenakan ini sudah bulan Juli 2022, sementara APBD Perubahan bulan September selambat-lambatnya harus sudah disahkan.

"Kami meraton ini, makanya 1 hari bisa 3 kali paripurna. Untuk memposisikan diri agar sesuai scedhule," paparnya. (ari)