Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BALIKPAPAN-Pemerintah kota Balikpapan menyampaikan pembahasan Perubahan APBD 2022, yang mana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 sebesar Rp 850 miliar lebih mengalami penurunan menjadi Rp 785,51 miliar (8,21 persen).

Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid menjelaskan, salah satu komponen yang mengalami perubahan PAD antara lain Pajak (Minerba) Bukan Logam sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2010 yang ditargetkan sebesar Rp 78 miliar hingga saat mengalami penurunan drastis.

"Kami meminta Pemkot Balikpapan agar berhati-hati dalam menyusun APBD 2023. Karena dikhawatirkan saat dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi temuan," kata Syukri kepada awak media, Jumat (9/9/2022).

Syukri mengingatkan, jangan sampai APBD yang sudah ditetapkan DPRD dan Pemkot mengalami perubahan dengan beberapa alasan dan jika ada postur APBD yang sudah diperdakan lalu dirubah, seharusnya ada konsideransinya.

"Dan ketika ada audit yang masuk dan mempertanyakan mengapa saat menyusun perencanaan pendapatan, contoh di Minerba yang turun terjun bebas. Sudah pasti kesan perencanaan akan dikejar," ujarnya.

Dari pantauannya, jika Pemkot mengajukan revisi maka siap-siap tahun depan ada justifikasi dari BPK. Dengan revisi target pajak itu, menurutnya ini sejarah baru bisa turun sebanyak itu.

"Dan ada ini jangan-jangan belanjanya yang banyak (') main-mainkan pendapatan. ini perlu unsur kehati-hatian," imbuhnya.

Menurutnya, ia akan melihat justifikasi BPK, apakah dia akan memberikan koreksi terhadap perencanaan itu dan mengapa bisa merencana seperti itu.

Ia mencontohkan, untuk pajak daerah se-Kalimantan yang mampu mencapai diatas Rp 500 miliar hanya di kota Balikpapan, selebihnya tidak ada.

Berdasarkan pendapatan tertinggi dari Perda tersebut sebesar Rp 5 miliar lebih yakni dari pembukaan lahan perluasan  kilang Pertamina Balikpapan. Disisi lain dirinya mengingatkan dalam penyusunan APBD 2023 menyentuh angka Rp 2,7 triliun.

Ini perlu kehati-hatian dan harus realistis sesuai kemampuan ekonomi daerah dan perkembangan ekonomi global saat ini.

"Bisa saja kondisinya berubah, akhirnya berimbas pada keuangan negara," tutupnya. (ari)