TENGGARONG, Tim Badan Anggaran DPRD Kukar meminta agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kutai Kartanegara kembali dipangkas. Hal ini menyusul kondisi keuangan Kukar yang masih mengalami defisit.

Wacana pemangkasan kembali TPP tersebut disampaikan Anggota DPRD Kukar Salehudin belum lama ini.”Banggar DPRD meminta tekan TPP, kembali harus dibawah 50 persen,” tegas Salehudin.

Menurut Salehudin, pemberian TPP kepada pegawai selayaknya mengacu pada kondisi kemampuan keuangan daerah, sejauh ini nilai TPP yang dibayarkan untuk pegawai mencapai angka Rp1 triliun lebih, kondisi tersebut tentunya tak sesuai dengan nilai APBD Kukar yang hanya kisaran Rp3,2 triliunan.“2016 lalu TPP tak dipotong, bahkan wacana pengurangan TPP pada 2017 senilai 35 persen juga tak terlaksana sejak Januari 2017 lalu,” tegasnya.

Agar pelaksanaan perencanaan pembangunan benar benar bisa jalan maksimal, kata Salehudin, nilai TPP hendaknya dikurangi sehingga pembangunan infrastruktur benar benar bisa jalan, ditengah kondisi defisit seperti sekarang ini.awi/poskotakaltimnews.com