TENGGARONG, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengisi Workshop Tunas Integritas bagi seluruh Kepala OPD dan unsur pimpinan DPRD Kukar, belum lama ini.

Menurut Anto Ekayadi, dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK., integritas harus ditegakkan dari level atas, baru menyasar ke level bawah. Selama ini, integritas cederung ditanamkan dari level bawah kemudian ke atas.

“Integritas adalah nilai yang betul-betul ditanamkan dengan kuat yang harus ditegakkan melalui level atas dulu baru di bawahnya, jangan sebaliknya dari bawah baru ke atas sehingga atasannya hanya menyaksikannya saja” kata Anto usai mengisi Workshop Tunas Integritas di Hotel Gran Fatma.

Anto mengapresiasi undangan Bupati Kukar Rita Widyasari untuk mengisi Workshop Tunas Integritas yang dihadiri seluruh Kepala OPD dan unsur pimpinan DPRD Kukar.

“Keinginan ibu Bupati sangat kita apresiasi guna menegakkan integritas di bumi kukar, kalau integritas dimulai dari pimpinan sangat cepat pembangunan, ujung-ujungnya masalah pelayanan publik tidak ada lagi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di kukar. Ibu ingin berbenah sehingga jangan merusak negara ini dengan praktik KKN” tuturnya.

Anto menuturkan, korupsi mungkin bisa hilang, sedangkan kolusi dan neportisme agak berat dihilangkan, tapi jika ini dilakukan secara konsisten, semua bisa dicegah. “Apalagi sistem pelayanan birokrasi di Kukar sudah canggih. Sistem ini jangan dirusak dengan KKN” pesannya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta workshop harus rileks dan fokus. Pasalnya, pejabat juga harus mengambil keputusan secara obyektif atau dilandasi nurani, bukan perasaan semata. “Saya memberikan apresiasi kepada Bupati selaku pimpinan yang mau berubah ke arah yang positif, mengubah kebiasaan buruh ini sangat dahsyatsekali” ujar Anto.

Apalagi, lanjut dia, Pemkab Kukar secara konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut, yang sebelumnya disclaimer.

“Pandangan birokrasi pencapaian ini menjadi sebuah prestasi, meskipun belum tentu juga WTP tidak ada korupsi di dalamnya, tapi pengelolaan keuangannya minimal sesuai standar pemerintah” ucapnya Anto.aji/poskotakaltimnews.com