RKPD 2024 Kukar, Optimalkan Potensi Unggulan Daerah untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

img

Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kukar 2024 mengarah pada pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah yang berbasis desa dan Kecamatan, yang diharapkan akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermuara terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri mengatakan, usulan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Kecamatan sangat banyak, antara lain terdiri infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, pertanian dan lainnya.

"Tapi prioritas kita mengacu kepada tema RKPD 2024 yakni, pengembangan potensi ekonomi unggulan berbasis desa, Kecamatan. Misal di suatu desa miliki potensi pertanian, komoditi apa yang akan diunggulkan, kita akan mendukung disitu," kata Saiful Bahri kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Rabu (31/5/2023).

Kemudian potensi pariwisata, bagaimana pengembangannya dan penunjangnya, baik untuk obyek wisatanya maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda, dan hal itu harus ditopang infrastruktur dengan baik.

"Memang banyak usulan masyarakat, tapi kita sesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, prioritas, hingga SDM. Tapi pembangunan infrastrukur juga penting dan itu pasti dilakukan, baik peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendidikan, pelayanan dasar, kesehatan dan lainnya, karena di mandatory spending sudah ada acuannya, seperti pendidikan 20 persen dari APBD," ungkapnya.

Dirinya juga berpesan kepada OPD teknis terus mengawal kegiatannya, agar apa yang direncanakan bisa direalisasikan dengan baik.

"Dan setiap OPD kalau menyiapkan program kegiatan harus dengan matang, sehingga bisa terealisasi dengan baik. Kalau yang tidak matang seperti kurangnya dokumen adminstrasi, sehingga mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan," tutupnya.(adv/riz)