Gamal Abdul Aziz

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara belum lama ini melakukan pertemuan dengan PT Pertamina Hulu Migas (PHM) di Kecamatan Sanga sanga. Pertemuan tersebut untuk membahas keterlibatan perusahaan terhadap aplikasi Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK), sebagai upaya penanganan kemiskinan Kutai Kartanegara.

Pada aplikasi RBPK terdapat 15 program sasaran diantaranya, program sanitasi aman, yok baiki rumah, program air bersih, keaksaraan dasar. Kemudian, keaksarahan usaha mandiri, kecakapan hidup, kesetaraan kejar paket A B C, bantuan disabilitas, bantuan pangan, dan masih banyak lainnya.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Gamal Abdul Aziz mengatakan, permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pihak perusahaan ikut terlibat dalam penanganan kemiskinan.

"Pihak perusahaan punya kewajiban untuk memperhatikan masyarakatnya, khususnya di wilayah operasi kerja mereka melalui CSRnya," ucap Gamal Abdul Aziz kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Rabu (21/6/2023)

Sementara pihak perusahaan dapat memilih sasaran program yang telah disiapkan pada aplikasi RBPK, untuk data calon penerima bantuan (CPB) juga sudah ada.

"Data data tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), jadi mereka (perusahaan) mau ambil program apa dan siapa yang menjadi sasaran penerima," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dari data yang diperoleh ada sekitar 79 perusahaan yang terlibat atau siap berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Dengan jumlah CPB sekitar 52 ribu Kartu Keluarga (KK).

Dirinya berharap, kasus kemiskinan di Kukar bisa teratasi dengan baik, sehingga angka kemiskinan di Kukar semakin turun, dengan turunnya angka kemiskinan artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sia sia dan serius tangani kemiskinan.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI bahwa, angka kemiskinan di Kukar pada 2022 lalu sekitar 1,45 persen, dengan jumlah penduduk sekitar 11.479 jiwa.

Sementara Dibanding dengan 2021 ke 2022 jelas ada penurunan, untuk yang 2021 angka kemiskinan ekstrem di Kukar sekitar 1,55 persen, dengan jumlah 12.128 jiwa. Sedangkan ada beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim angka kemiskinan ekstremnya relatif meningkat.

Hal itu diantaranya, di Kutai Timur pada 2021 sekitar 2,39 persen, sedangkan 2022 naik menjadi 64,54 persen, ada juga Berau dan Mahulu.(riz/adv)