Proyek Perbaikan Parkir Disdik Kukar Diduga “Berbau” Korupsi

img

TENGGARONG, Proyek pembangunan/perbaikan parkir dan perawatan WC di Dinas Pendidikan Kukar pada tahun 2016 senilai Rp1,2 miliar diduga “berbau” tindak pidana korupsi.

Indikasi dugaan adanya tindakan korupsi itu terungkap setelah lembaga CIC (Commite Investigation Coruption) Kaltim melakukan investigasi, dan atas dugaan tersebut CIC Kaltim melaporkan kasus tersebut ke Polres Kukar.


Ketua CIC Kaltim Amirudin menyatakan, sesuai hasil investigasi yang dilakukan dalam kegiatan perbaikan lapangan parkir dan perawatan WC Dinas Pendidikan Kukar 2016, terdapat sejumlah item kegiatan proyek tak dilaksanakan oleh pihak kontraktor, diantaranya adalah menyangkut

pekerjaan urugan pasir, kemudian pekerjaan tidak menggunakan cor rabat lantai kerja beton campuran dengan ketebalan 5 cm, lantas pekerjaan tidak dipadatkan perlapis dengan menguraikan wales.


“Ketika pelaksanaan proyek berjalans ebenarnya kami telah meminta konfrmasi ke PPK terkait beberapa item yang tak dikerjakan sesuai spesifikasi proyek tersebut dan PPK mengatakan “saya tidak tahu nanti tanyakan ke pengawas lapangan aja,” padahal yang seharusnya pejabat PPK bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek.”papar Amirudin.

Oleh karenanya lanjut Amirudin, kegiatan proyek yang beberapa item tak dikerjakan tersebut diduga ada unsur kesengajaan dan pembiaran dalam pelaksanaan proyek baik dengan pihak penyedia barang, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, serta kolsultan pengawas dalam hal melakukan tugas dan tanggungjawabnya. “Sehingga diduga kuat ada usur kesengaaaan dalam pelaksanaan proyek tersebut.padahal proek tersebut telah dibayar 100 persen kepada kontraktor.”katanya.

Atas dugaan tersebut kata Amir, Lembaga CIC Kaltim telah melaporkan kasus itu ke Polres Kukar, karena patut diduga terjadi perbuatan melawan hukum dan pemufakatan jahat, melakukan praktek koruptif secara langsung mapun tidak langsung yang berpotensi merugikan keuanan negara sebagaimana diatur pada pasal 2, pasal 3 pasal 5 ayat 1 huruf a dan b pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 Undang Undang no 31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.awi/poskotakaltimnews.com