TENGGARONG. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan ini diterima Kukar untuk yang ke lima kalinya secara berturut-turut, penyerahan penghargaan ini terlaksana di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar. Selasa (21/11/2017). Pagi

Penghargaan WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Midden Sihombing kepada Plt Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dalam kesempatan itu Midden berharap, tahun depan Kukar bisa meraih kembali WTP untuk keenam kalinya. Ia mengemukakan, penghargaan WTP diberikan atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2016. Pada kesempatan itu, Midden juga mengikuti evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa.
“Saya turun langsung memimpin evaluasi agar dapat ditingkatkan penyerapannya di tahun mendatang. DAK ini ada beberapa tersalurkan, tapi masih banyak yang tidak terserap, ini konsekuensi,” ujar Midden.

Ia mengatakan, DAK fisik 2018 sudah ada dengan nilai Rp 62,4 miliar.
Nilai DAK fisik ini bertambah karena pada 2017 hanya dialokasikan Rp 58,3 miliar. Ada penambahan sektar Rp 4 miliar. Sementara itu, penyaluran DAK fisik per 16 November 2017 baru terserap 65 persen.

Sedangkan syarat penyaluran DAK fisik triwulan IV harus terealisasi 90 persen penyerapannya. Dari 8 bidang kegiatan, meliputi Pendidikan; Kesehatan dan KB; Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Kesehatan, Jalan; pasar dan irigasi, hanya 2 bidang yang memenuhi syarat, yakni Kesehatan dan KB, serta Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di sekretariat daerah dan OPD bahwa pertanggungjawaban keuangan bisa diselesaikan dengan baik sehingga audit BPK memberikan penilaian WTP. "Saya minta penghargaan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan dengan baik ke depan, bagaimana membangun komitmen atas pelaksanan fungsi tugas masing, khususnya penyelenggaraan pembangunan di Kukar. Kita terus ingatkan dalam setiap forum pertemuan terkait laporan keuangan," kata Edi.

Edi berharap, pencapaian ini tidak berhenti sampai pada opini WTP, tapi apa yang dicapai ini bisa menumbuhkan semangat dan tekad dalam melakukan efisiensi dengan baik dari segi penataan keuangan. “WTP bukan akhir, tapi bagaimana kita mewujudkan efisiensi anggaran, bagaimana APBD mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Kukar secara riil, ini jadi komitmen kita, mari kita kawal bersama,” jelas Edi. Ia berharap, ada langkah konkret dalam situasi seperti sekarang di mana pendapatan menurun drastis. Edi mengemukakan, kondisi belum stabil di 2018. Ia mendorong, para kepala OPD meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kondisi sekarang DBH (Dana Bagi Hasil) menurun, PAD juga turun,” ucapnya. Sehingga ia berharap setiap OPD mengelola keuangannya dengan baik untuk meningkatkan PAD. aji/poskotakaltimnews.com