JAKARTA-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Puncak peringatan Hakordia 2023 mengangkat tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan komisioner, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BSSN Hinca Siburian.

Presiden Jokowi menekankan penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan, membutuhkan upaya yang lebih sistemik, lebih massif, yang memanfaatkan teknologi terkini. Dibarengi dengan memperkuat regulasi, khususnya dengan membuat UU perampasan aset tindak pidana korupsi dan UU pembatasan transaksi uang kartal.

“Karena terlalu banyak. Banyak sekali pejabat negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Walaupun begitu masih banyak ditemukan kasus korupsi. Artinya kita perlu mengevaluasi total. Ini jadi penanda dan pengingat bagi kita semua,” ujar Jokowi yang sebelumnya mengungkap data kasus korupsi sejak 2004-2022 yang melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPR/MPR/DPD RI, gubernur, bupati/wali kota, hakim, komisioner dan swasta yang jumlahnya ratusan kasus.

“Mari bersama-sama cegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” pesannya.

Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Benua Etam.

“Setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah, terkait dengan implementasi arahan Presiden Jokowi tentang massifnya trisula pemberantasan korupsi. Saya juga akan berkoordinasi dengan Komite Antikorupsi Daerah (KAD). Saya lihat sudah ada SK-nya dari tahun 2021. Nanti kita akan koordinasi bagaimana pokja-pokja dibawah KAD bisa bekerja sama dengan Inspektorat terkait hal ini,” ungkap Sri.

Sri Wahyuni menyebut saat ini Kaltim juga sudah memiliki penyuluh antikorupsi yang jumlah totalnya 17 orang dan sudah tersertifikasi oleh lembaga antirasuah Indonesia atau KPK.

“Tadi saya sudah ketemu lima orang perwakilannya yang hadir di Hakordia 2023. Nanti kedepan setiap kegiatan perangkat daerah, apakah itu sifatnya rapat koordinasi rakortek ataupun sosialisasi, kita ingin para penyuluh antikorupsi ini bisa masuk memberikan pembekalan. Ini sebagai reminder, refresh bagi semua aparatur kita untuk pencegahan korupsi sejak dini,” sebut Sri.

Selain itu, lanjut Sri, kedepan juga semua kegiatan perangkat daerah atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan dana APBD, seperti hibah, dalam proses penyerahannya akan disisipkan penyuluhan antikorupsi.

“Karena kita sudah punya tenaga-tenaga penyuluh antikorupsi. Dan nanti juga kita akan minta dengan Inspektorat agar para penyuluh ini juga bisa memberikan pendampingan supaya kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk penyuluh antikorupsi yang jumlahnya lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, diberikan sejumlah Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pegiat antikorupsi. (mar)