Sekda Sri : Belanja Jangan Hanya Serapan Tapi Harus Efisiensi dan Berkualitas
BALI- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik, menghadiri Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri atau Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang dibuka Menko Kemaritiman dan Investasi RI Jenderal TNI Purn Luhut B Pandjaitan, mewakili
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang digelar di The Meru Sanur Bali, Kamis (7/3/2024).
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim Buyung Budi Gunawan mengatakan, berdasarkan pesan yang Presiden Jokowi diwakili Menko Luhut B Pandjaitan, maka belanja dari uang negara itu bukan hanya memikirkan serapan anggarannya saja, melainkan juga memikirkan efisiensi dan belanja yang berkualitas.
Menurutnya, ketika menggunakan e-katalog. Maka, masing-masing OPD memastikan tingkat kualitas dalam negeri atau P3DNnya betul-betul teruji. Artinya, belanja itu tidak hanya memikirkan serapan anggaran saja, tetapi memastikan bagaimana komponennya berkualitas tidak. Sehingga kualitas produk TKDN yang dibeli melalui e-katalog betul-betul terjamin kualitasnya," papar Sri Wahyuni usai menghadiri Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri..
Sri Wahyuni
menambahkan, mengenai belanja dan efisiensi di masing-masing OPD Pemprov
Kaltim sudah dilakukan dan jelas ada ketentuan yang wajib dilaksanakan.
Hanya saja, dengan banyaknya pilihan di e-katalog, maka bagaimana setiap OPD Pemprov Kaltim dapat menjamin produk yang akan dibeli betul-betul berkualitas dan efisien.
"Jadi, jangan memikirkan murahnya saja, tetapi kualitasnya tidak jangka panjang. Namun, jika ada yang harga tinggi, tapi dia produk dalam negeri. Berkualitas, bagus dan mampu berjangka panjang. Tentu, itu bisa menjadi pilihan," jelasnya.
Untuk di Kaltim, Pemprov Kaltim dari Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah merupakan daerah yang masuk 10 besar pagu tertinggi se Indonesia dengan nilai komitmen awal Rp3,74 triliun di bawah DKI Jakarta dengan nilai Rp4,51 triliun. Artinya, dalam entri secara nasional, Kaltim juga berperan sebagai Provinsi se Indonesia mendukung komitmen awal pelaksanaan belanja produk dalam negeri tahun 2024 secara nasional. Dengan total input secara nasional belanja barang dan modal sebesar Rp213.68 triliun.
Menko Kemaritiman dan Investasi RI yang juga Ketua Timnas
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Jenderal TNI Purn Luhut B
Pandjaitan menjelaskan, e-katalog jangan sampai berhenti terus dilanjutkan.
Menurut Luhut, dalam pelaksanaan pengadaan jangan hanya mampu habiskan anggaran. Tetapi, pengadaan yang berkualitas dan efisiensi.
"Jadi, kita semua jangan hanya pegang uang anggaran cepat habis. Tapi, tak berkualitas. Artinya, barang yang dibeli harus sesuai dengan kualitasnya dan buatan dalam negeri. Bahkan, e-katalog jelas mengurangi tindakan korupsi," jelasnya.
Rangkaian Business Matching 2024 dibuka untuk umum dengan lima agenda utama, yakni desk business matching, penganugerahan penghargaan penggunaan produk dalam negeri, pameran produk dalam negeri, talkshow, dan pojok konsultasi. Pembukaan dilaksanakan 5 Maret 2024.
Hadir, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang, Menteri
Pariwisata dan Ekraf RI Sandiaga Uno dan Pj Gubernur Bali dan Pejabat
Kementerian, Lembaga serta Pemprov, Pemkab dan Pemkot se Indonesia.(mar)