Pembangunan Drainase di Balikpapan Masih Butuh Perhatian DPRD Meski Proyek Dinilai Selesai

img

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan

POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Memasuki triwulan kedua tahun 2024, pembangunan di Kota Minyak, Balikpapan, terus menjadi sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tetap memberikan perhatian serius terhadap proyek-proyek infrastruktur di kota tersebut.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah pengerjaan drainase untuk penanganan banjir di kawasan Jalan MT Haryono, tepatnya di depan MS Glow.

Meskipun proyek ini telah dinyatakan selesai 100 persen, anggota DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan, menilai bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai hasil yang optimal.

Parlindungan menyatakan bahwa pembangunan di Kota Balikpapan telah mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perannya sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

"Perkembangan pembangunan di Kota Balikpapan, menurut saya sudah cukup baik dan signifikan," ujarnya kepada media di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan,pada (27/5/2024).

Namun, Parlindungan menyoroti bahwa beberapa program pemerintah, khususnya terkait pembangunan fisik, masih memerlukan perhatian lebih.

Salah satu contohnya adalah pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. "Secara fisik, badan jalan memang sudah selesai diaspal, namun pelebaran parit masih banyak yang belum tuntas.

Baru pembuatan kanstingnya saja, belum ada finishing yang membuat jalan ini layak disebut jalan kota. Saat ini kondisinya lebih mirip jalan proyek," ungkapnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga menyebutkan bahwa proyek yang dikerjakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 136 miliar tersebut belum tuntas sepenuhnya.

"Kami menganggap proyek ini belum selesai. Selain itu, material bekas proyek yang dibiarkan dapat membahayakan pengguna jalan.

Misalnya, parit yang terendam air menyembunyikan besi dan batu yang bisa berbahaya," tandas Parlindungan.

Menurut Parlindungan, program Wali Kota Balikpapan sebenarnya sudah cukup baik, namun dinas terkait perlu bekerja lebih efektif agar program tersebut sinkron dengan pelaksanaan di lapangan.

"Dinas terkait harus bekerja dengan baik agar program Wali Kota Balikpapan dapat disinkronkan dengan pelaksanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tutupnya.(adv/rud)