POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) di Kabupaten Berau Tahun anggaran 2024 sisa serapan tahun 2022 masih sekitar Rp 13 Miliar lebih, yang di peruntukan mendukung program kerja 4 SKPD. Dengan perincian dana diperoleh  DLHK Berau  senilai 1,4 miliar, DPUPR 5,3 miliar, BPBD 2,9 miliar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai 3,7 miliar.

“Pengalokasian anggaran dan pelaksanaan dipastikan sudah memenuhi ketentuan yang ada, di samping tujuan penggunaan juga kami arahkan mendukung perwujudan 18 Program Unggulan Kabupaten Berau,” demikian yang disampaikan Plt Asisten II Setda Berau,  Mustakim Suharjana mewakili Bupati Berau.

Momen Kabupaten Berau melaksanakan diskusi penguatan kebijakan pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024/2025, di Ballroom Hotel Bumi Segah Jalan Pulau Sambit  Tanjung Redeb.

Disampaikan Mustakin lagi, kondisi eksisting anggaran pengelolaan DBH-DR yang berada dalam Kas Daerah hingga 2022, saat itu senilai Rp 114,367,466,885, yang kemudian dimanfaatkan dan digunakan oleh OPD pengampu di Kabupaten Berau dimulai pada 2023 setelah Regulasinya siap. Dengan perincian DPUPR 46,9 miliar, DLHK 25 miliar, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 15,5 miliar, BPBD 12 miliar, Dinas Sosial 4,5 miliar, Diskoperindag 5,3 miliar, Bagian Perekonomian 3,3 miliar, Disnakertrans 1,5 miliar, Satpol PP Rp 300 juta rupiah.

”Sisa dana yang ada di tahun 20204 ini kami salurkan mendukung kinerja 4 SKPD,” tegas Mustakim kembali.

Momen diskusi penguatan kebijakan pelaksanaan dan penggunaan DBH-DR Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024/2025  lahirnya regulasi yang sifatnya dinamis, dan kiranya dipandang perlu terus melakukan demi terciptanya kinerja yang efektif efesien serta terukur.

Setidaknya melalui diskusi sederhana ini mengharapkan akan menghasilkan 3 poin penting di antaranya, tersampaikannya perkembangan revisi PMK 216/PMK.07/2021 beserta kisi-kisi perubahannya. Upaya penguatan kebijakan DBH DR di Tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir sebagai monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penggunaan DBH DR. (sep/FN)