POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA:  Kalimantan Timur (Kaltim) harus terus meningkatkan kualitas pendidikannya, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis.

"Tentu, ini menjadi perhatian kita semua," ujarnya belum lama ini.

Meski sejumlah upaya sudah dilakukan kata dia, jumlah sekolah inklusi di Provinsi Kaltim masih sangat terbatas. Hingga saat ini, Kaltim hanya memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.

"Dari jumlah itu, hanya 11 SLB berstatus negeri, sementara 23 lainnya adalah milik swasta," bebernya.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD PDI Perjuangan Kaltim ini, meskipun jumlah SLB yang ada di Kaltim sudah cukup, namun hal ini tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah siswa ABK setiap tahunnya.

Perempuan kelahiran Jakarta itu menegaskan bahwa masih ada kekurangan besar dalam hal fasilitas pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini.

“Jumlah SLB di Kaltim masih sangat terbatas, dan ini sangat tidak cukup mengingat jumlah ABK yang terus bertambah. Oleh karena itu, pengembangan sekolah inklusi harus menjadi prioritas ke depan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menghitung bahwa sudah ada beberapa sekolah reguler di Bumi Borneo yang mulai menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun sayangnya, jumlah itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

Nanda, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat untuk mendorong lebih banyak sekolah reguler agar dapat membuka kelas inklusi.

Mengapa demikian, sebab, sekolah inklusi di sekolah reguler ini berpotensi besar dalam mengurangi stigma terhadap disabilitas dan menciptakan integrasi sosial yang lebih baik bagi anak berkebutuhan khusus.

"Kita perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak. ABK juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah reguler terkhusus berlabel sekolah inklusi. Tentu saja, fasilitas dan pelatihan guru sangat penting untuk mendukung hal ini," tambahnya.

Ke depannya, DPRD Kaltim akan memberikan dukungan anggaran untuk penguatan sekolah inklusi di Tanah Borneo. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim untuk memperkuat pelatihan bagi guru-guru pendamping di sekolah inklusi.

"Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan guru pendamping untuk ABK. Guru-guru ini harus memiliki pelatihan khusus agar bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Harapannya, makin banyak guru yang mendapatkan pendidikan khusus di bidang inklusi," jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi (PT), dan dinas terkait untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam pengembangan sekolah inklusi di Kaltim.

Ia berharap perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program pendidikan keguruan, dapat memasukkan mata pelajaran khusus tentang pendidikan inklusi.

"Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim akan segera memanggil dinas terkait untuk membahas lebih lanjut masalah sekolah inklusi. Kami ingin mencari solusi terbaik agar tidak ada anak yang terpinggirkan dalam mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Dengan terus didorongnya pengembangan sekolah inklusi, diharapkan ABK di Kaltim dapat memperoleh akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya, serta membantu mereka berintegrasi lebih baik ke dalam masyarakat.(adv/die)