POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Seluruh Fraksi DPRD Kukar telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan Rancangan APBD 2025, melalui rapat paripurna ke 19, di ruang rapat paripurna DPRD Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, belum lama ini.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi dan dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono dan anggota DPRD Kukar lainnya.

Adapun pemandangan umum dari Fraksi itu secara keseluruhannya ialah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggarap sejumlah potensi yang bisa dimaksimalkan. Peningkatan. Pembangunan infrastruktur, kesehatan, penddiikan dan lainnya.

Ketua DPRD Kukar Junaidi mengatakan, seluruh Fraksi di DPRD Kukar mengapresiasi capaian pembangunan pemerintah daerah, khususnya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.

Pembangunan daerah selama ini telah memberikan multiplier effec kepada masyarakat, namun dari capaian tersebut masih ada beberapa hal yang menjadi koreksi dari Fraksi DPRD yang disampaikan pada pemandangan umum nota  keuangan RAPBD 2025 itu.

"Koreksi dari Fraksi DPRD ini sudah menjadi hal yang wajar, artinya mereka telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dan Fraksi bisa memberikan masukan atas aspirasi masyarakat baik itu melalui kegiatan reses maupun Kundapil," kata Junaidi pada awak media, belum lama ini.

Pihaknya mengaku, Kukar ini masih keterbatasan anggaran. Sehingga pembangunan di Kukar ini harus menyesuaikan skala prioritas, agar pembangunan itu tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Agar pembangunan di Kukar tepat sasaran, untuk itu pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilakukan sesuai dengan prosedur baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), reses, kundapil, pembahasan KUA-PPAS hingga pembahasan di Badan Anggaran bersama Tima Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Menuju pengesahan APBD 2025 ini tahapannya tinggal sedikit saja, setelah ini segera dilakukan pembahasan bersama di Banggar dengan TAPD," ucapnya.

Sementara pengesahan APBD ini ditargetkan pada 29 November 2024. Kemudian dilanjutkan harmonisasi di Pemprov Kaltim. Harapannya proses pengesahan APBD 2025 ini berjalan lancar, sehingga seluruh kegiatan di 2025 dapat dikerjakan dengan baik. (adv/riz)