POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memprioritaskan pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama antar desa sebagai bagian dari program strategis berkelanjutan.

Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menyampaikan bahwa penguatan kawasan perdesaan telah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, terdapat lima kawasan perdesaan yang telah ditetapkan, dan fokus utama diarahkan pada pembinaan serta penguatan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai motor penggerak pembangunan kawasan.

“Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah Kawasan Agro-Ekowisata Separi Sejahtera yang telah masuk dalam perencanaan nasional,” ujar Dedy, Jumat (2/5/2025).

Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, DPMD Kukar tengah menyusun data pendukung secara komprehensif serta memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa-desa terkait. Fokus utama saat ini adalah penguatan ketahanan pangan berbasis kawasan, dengan pendekatan fasilitasi dan pemantauan berkelanjutan.

Menurut Dedy, DPMD Kukar juga aktif mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, baik secara daring maupun langsung, guna melaporkan perkembangan kawasan dan memperoleh arahan kebijakan. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan, khususnya dalam penguatan kawasan yang mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dari tiga kawasan yang diajukan ke Kementerian Desa, hanya satu yang diterima sebagai kawasan skala nasional, yaitu Kawasan Agro-Ekowisata Separi Sejahtera di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kawasan ini dianggap paling siap secara infrastruktur dan kini menjadi prioritas pengembangan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP), Separi Sejahtera telah masuk kategori kawasan mandiri. Tantangan ke depan adalah mendorong kawasan ini naik kelas menjadi kawasan berdaya saing yang mampu tumbuh secara ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Sementara itu, empat kawasan lainnya masih berada pada tahap awal koordinasi dan membutuhkan dukungan penuh dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk menyusun rencana pembangunan kawasan yang terintegrasi. Perencanaan tersebut juga telah masuk dalam skema perencanaan nasional melalui Bappenas.

Meski tengah menghadapi rasionalisasi anggaran, DPMD Kukar memastikan komitmen pengembangan kawasan tetap berjalan.

“Jumlah kegiatan memang berkurang, tapi semangat dan komitmen kami tetap kuat untuk mendorong kawasan-kawasan ini berkembang,” kata Dedy.(ADVDPMDKUKAR)